GETAR ACEH Tolak Perpanjangan Otsus Tanpa Pengawasan Pusat
 |
| Teuku Izin |
Aceh I Gebrak24.com — Sekretaris Jenderal Gerakan Titipan Rakyat (GETAR) Aceh, Teuku Izin, menyatakan menolak perpanjangan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh apabila pola pengelolaannya masih dilakukan seperti selama ini. Menurutnya, dana Otsus yang telah digelontorkan pemerintah pusat selama bertahun-tahun belum mampu dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Aceh untuk membawa daerah keluar dari jurang kemiskinan.
Teuku Izin menilai besarnya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap tahun menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan dana Otsus Aceh masih belum efektif dan belum tepat sasaran. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya kemampuan perencanaan dan realisasi program pembangunan yang bersumber dari dana kekhususan tersebut.
Ia menegaskan, GETAR Aceh bukan menolak keberlanjutan Otsus secara keseluruhan, melainkan meminta adanya perubahan sistem pengelolaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, perpanjangan Otsus hanya layak didukung apabila disertai keterlibatan langsung pemerintah pusat melalui mekanisme asistensi dan pengawasan terpadu.
GETAR Aceh juga mendorong agar dibentuk badan khusus pengelola Otsus Aceh yang bekerja secara independen dan terintegrasi dengan pemerintah pusat. Model tersebut, kata Teuku Izin, dapat mengacu pada pola pengelolaan Otsus di Papua yang memiliki lembaga khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan.
Ia menyebut, di Papua telah dibentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau dikenal sebagai Badan Pengarah Papua (BPP). Kehadiran lembaga tersebut dinilai menjadi contoh penting agar pengelolaan dana Otsus berjalan lebih terukur, transparan, dan tepat sasaran.
Menurut Teuku Izin, Aceh membutuhkan sistem pengawasan yang kuat agar dana Otsus tidak hanya habis dalam program administratif, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat pembangunan, serta menekan angka kemiskinan yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Aceh. (rls/ops/mi)
