Aceh Singkil I Gebrak24.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh menyoroti dugaan permasalahan kualitas konstruksi dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam pembangunan jalan aspal serta jembatan jalur mitigasi tsunami Sebatang–Pea Bumbung–Ujung Bawang, Kabupaten Aceh Singkil, selama periode 2009 hingga 2026.
Melalui siaran pers yang disampaikan kepada media ini, Sabtu (21/11/2026), ALAMP AKSI meminta pemerintah dan instansi terkait melakukan evaluasi serta audit menyeluruh terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.
Ketua ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, menegaskan bahwa infrastruktur jalan dan jembatan pada jalur tersebut memiliki fungsi strategis. Selain sebagai sarana transportasi masyarakat, jalur itu juga menjadi salah satu akses alternatif dalam mendukung mitigasi dan evakuasi apabila terjadi bencana tsunami.
Menurutnya, kualitas konstruksi, kesesuaian spesifikasi teknis, serta ketahanan bangunan harus menjadi perhatian serius. Sebab, infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara harus benar-benar memberikan manfaat dan menjamin keselamatan masyarakat.
Mahmud menyampaikan, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran, laporan administrasi, ataupun tingkat serapan anggaran. Namun, harus dibuktikan melalui kesesuaian antara perencanaan, nilai kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi pembayaran, dan kondisi fisik bangunan di lapangan.
"Setiap rupiah uang negara yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perlu dipastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan yang telah ditetapkan," tegasnya.
ALAMP AKSI menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan menyeluruh, mulai dari aspek keuangan dan penganggaran, kualitas teknis konstruksi, proses pengadaan barang dan jasa, hingga fungsi pengawasan serta pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan teknis, misalnya, perlu mencakup ketebalan dan mutu aspal, kepadatan lapisan jalan, kualitas material, kekuatan pondasi, mutu beton, tulangan baja, hingga kekuatan fondasi dan struktur jembatan.
Selain itu, proses tender, identitas kontraktor, konsultan perencana, konsultan pengawas, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Bill of Quantity (BOQ), Detail Engineering Design (DED), dan spesifikasi teknis juga dinilai perlu diperiksa.
Minta Dokumen Pembangunan Dibuka
Dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas, ALAMP AKSI secara khusus meminta keterbukaan seluruh dokumen pembangunan jalan dan jembatan jalur Sebatang–Pea Bumbung–Ujung Bawang sejak 2009 hingga 2026.
Dokumen yang diminta meliputi dokumen penganggaran, proses pengadaan, kontrak pekerjaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi pembayaran, hasil pemeriksaan mutu konstruksi, hingga dokumen serah terima pekerjaan.
Permintaan tersebut juga mencakup penelusuran pembangunan dan penanganan kerusakan Jembatan Tinggi Sebatang serta Jembatan Selok Aceh, termasuk dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir November 2026.
Menurut ALAMP AKSI, keterbukaan dokumen diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran negara telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur dengan kualitas yang semestinya.