daerah

ALAMP AKSI Desak Audit Menyeluruh Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalur Mitigasi Tsunami di Aceh Singkil Periode 2009–2026

Minggu, 22 November 2026 | 08:36 WIB
Kondisi jembatan di jalur mitigasi tsunami Sebatang–Pea Bumbung–Ujung Bawang, Aceh Singkil. Aspal amblas, retak, hingga terkelupas—jauh dari kata layak untuk jalur penyelamatan darurat. (Istimewa)

Desak Kejaksaan dan Kepolisian Turun Tangan

Tidak hanya meminta transparansi kepada pemerintah dan instansi teknis, ALAMP AKSI juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk melakukan penelaahan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pembangunan tersebut apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Pemeriksaan diharapkan melibatkan auditor berwenang dan tenaga ahli konstruksi independen guna memastikan kesesuaian penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, penyebab kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.

Mahmud Padang menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi atau langsung menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi hanya berdasarkan kondisi kerusakan infrastruktur.

Namun, berbagai kemungkinan penyimpangan seperti dugaan penggelembungan harga (mark-up), pengurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, maupun pembayaran yang tidak sesuai dengan realisasi fisik harus ditelusuri melalui audit dan pengujian yang objektif.

"Kerusakan infrastruktur tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Semua dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, audit keuangan, pengujian teknis konstruksi, serta proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Mahmud.

ALAMP AKSI menyatakan bahwa desakan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi informasi publik, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, ALAMP AKSI berharap audit menyeluruh terhadap pembangunan jalan dan jembatan jalur mitigasi tsunami Sebatang–Pea Bumbung–Ujung Bawang periode 2009–2026 dapat segera dilakukan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anggaran yang telah dikucurkan benar-benar menghasilkan infrastruktur berkualitas, memiliki ketahanan konstruksi memadai, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung keselamatan dan kebutuhan evakuasi ketika terjadi bencana.

 "Transparansi anggaran dan kualitas pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan kepentingan masyarakat," tegas ALAMP AKSI Provinsi Aceh. 

 

Kondisi jembatan di jalur mitigasi tsunami Sebatang–Pea Bumbung–Ujung Bawang, Aceh Singkil. Aspal amblas, retak, hingga terkelupas—jauh dari kata layak untuk jalur penyelamatan darurat.
#AcehSingkil #MitigasiTsunami #InfrastrukturAceh #AuditProyek #BeritaAceh #ALAMPAKSI

Halaman:

Tags

Terkini