Balikpapan I Gebrak24.com– Polda Kalimantan Timur bersama Polres/Polresta jajaran berhasil mengungkap sejumlah kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) TPPO Tahun 2026. Kegiatan penindakan tersebut dilaksanakan selama periode 13 hingga 19 November 2026.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Jumat (20/11/2026), disampaikan bahwa hasil pelaksanaan KRYD TPPO di wilayah hukum Polda Kaltim dan jajaran mencatat sebanyak 13 laporan polisi (LP), dengan 11 orang tersangka serta 18 korban yang teridentifikasi, terdiri dari 11 perempuan dewasa dan 7 anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), berdasarkan data hasil pengungkapan yang dilaporkan.
Konferensi pers dipimpin oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, S.I.K., M.Si., didampingi Dirreskrimum Polda Kaltim, Kombes Pol. Dr. Bambang Yugo Pamungkas, S.H., S.I.K., M.Si., serta Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Kaltim, AKBP Rizeth Ariwibowo Sangalang, S.Pd., S.I.K., M.H., CPHR. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Satreskrim Polresta Samarinda dan Polresta Balikpapan, personel Polda Kaltim, serta wartawan mitra Polda Kaltim.
Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol. Dr. Tedy Sopandi, menyampaikan bahwa pelaksanaan KRYD TPPO merupakan bentuk komitmen Polri dalam meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya berbagai bentuk eksploitasi yang merugikan dan mengancam keselamatan serta hak-hak korban.
“Pengungkapan kasus TPPO ini merupakan bentuk keseriusan Polda Kaltim dan jajaran dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi. Kami akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum, sekaligus memastikan penanganan korban dilakukan secara serius dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Kombes Pol. Tedy Sopandi.
Berdasarkan hasil pengungkapan selama pelaksanaan KRYD, salah satu modus yang ditemukan berkaitan dengan dugaan eksploitasi seksual, termasuk terhadap anak. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap peran masing-masing pihak, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat.
Polda Kaltim menegaskan bahwa penanganan tindak pidana TPPO tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban, terutama perempuan dan anak yang berada dalam situasi rentan. Korban membutuhkan penanganan yang mengedepankan aspek kemanusiaan, pendampingan, serta perlindungan terhadap identitas dan hak-haknya.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan pasal sesuai dengan hasil penyidikan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kabid Humas juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perekrutan, tawaran pekerjaan, maupun aktivitas yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang dan eksploitasi seksual.
“Masyarakat diharapkan tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan atau kesempatan yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kejelasan. Apabila mengetahui atau mencurigai adanya indikasi TPPO, segera laporkan kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti. Peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah dan memutus mata rantai perdagangan orang,” tambahnya.
Polda Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan masyarakat, pemerintah daerah, instansi terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO di wilayah Kalimantan Timur.
Polda Kaltim – Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.