Bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000 dan menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.
Persoalan pembagian kuota tersebut tercantum dalam Pasal 64 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Dalam realisasinya, kuota yang diberikan kemudian menjadi 50:50 hingga ada ada dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji.
KPK mendakwa perkara tersebut telah menyebabkan kerugian pada negara sekitar Rp622,09 miliar.
Angka tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat melakukan penghitungan kerugian negara atas kuota haji untuk tahun operasional 2023-2024.
***