Sejalan dengan itu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) melihat kedua peristiwa di dua tempat dan actor yang berbeda itu sebagai perjalanan sejarah dan perkembangan kesadaran manusia. Hegel memandang sejarah sebagai proses perkembangan kesadaran manusia dan perwujudan kebebasan melalui dinamika kehidupan masyarakat dan institusi.
Pemikiran Hegel membuka ruang bagi interpretasi bahwa berbagai peristiwa yang tampak terpisah dapat menjadi bagian dari perkembangan sejarah yang lebih luas. Dalam konteks ini, lahirnya Bandar Lampung Declaration dan deklarasi Shenzhen dapat dilihat sebagai dua manifestasi dari meningkatnya kesadaran mengenai kebutuhan akan stabilitas dan perdamaian dunia.
Keduanya tidak harus saling menyebabkan. Bisa saja keduanya muncul sebagai bagian dari perkembangan kesadaran sejarah yang sama, yaitu bahwa pendekatan konfrontatif semakin sulit dipertahankan di tengah risiko kehancuran global.
Bagi Carl Gustav Jung (1875–1961), Deklarasi Bandar Lampung dan Shenzhen Agreement toward Peace adalah sebuah fenomena sinkronisitas dan kebetulan yang bermakna. Jung memperkenalkan konsep _synchronicity_, yaitu kemunculan dua atau lebih peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang dapat dibuktikan, tetapi memiliki hubungan makna bagi orang yang mengamatinya.
Konsep ini sangat menarik untuk membaca kedekatan waktu kedua deklarasi. Bayangkan: sebuah organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyelenggarakan forum perdamaian pada 11 November, sementara delapan hari kemudian tiga pemimpin negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia mengeluarkan deklarasi yang juga berbicara tentang perdamaian.
Apakah ini hanya kebetulan kalender? Dalam perspektif Jung, seseorang dapat memaknai kemunculan kedua peristiwa tersebut sebagai sinkronisitas, yakni kebetulan yang memiliki arti simbolis.
Namun, penting ditegaskan bahwa sinkronisitas merupakan konsep interpretatif dalam psikologi analitis. Ia bukanlah bukti ilmiah tentang adanya kekuatan tersembunyi yang mengatur atau menghubungkan kedua peristiwa tersebut.
Dari filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900), fenomena Bandar Lampung, Indonesia, dan Shenzhen, Tiongkok, melahirkan pertanyaan tentang kehendak kekuasaan. Pemikiran Nietzche tentang _will to power_ atau kehendak untuk berkuasa memberikan perspektif kritis mengenai hubungan antara kekuasaan, kepentingan, dan tindakan manusia.
Dari perspektif ini, deklarasi perdamaian yang dikeluarkan para pemimpin dunia tidak boleh hanya dinilai berdasarkan kata-kata yang indah. Dunia juga perlu mengamati kepentingan politik, ekonomi, dan strategis yang berada di balik setiap kesepakatan.
Demikian pula, masyarakat internasional perlu menguji apakah deklarasi Shenzhen benar-benar menghasilkan pengurangan ketegangan atau sekadar memperkuat posisi tawar ketiga negara. Perspektif kritis ini penting agar perdamaian tidak menjadi slogan diplomatik yang menutupi kepentingan kekuasaan.
*Adakah Kekuatan Besar yang Mengatur Keselarasan Peristiwa Ini?*
Pertanyaan yang lebih mendalam adalah apakah kedua peristiwa tersebut merupakan bagian dari suatu kekuatan besar yang mengatur perjalanan sejarah manusia? Dalam tradisi filsafat dan spiritualitas, gagasan mengenai kekuatan yang lebih tinggi daripada kehendak individual manusia telah lama dikenal.
Filsafat Stoik, misalnya, mengenal konsep _Logos_, yaitu prinsip rasional universal yang dianggap mendasari keteraturan alam semesta. Para pemikir Stoik seperti Marcus Aurelius (121-180) meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari tatanan alam yang lebih luas dan memiliki tanggung jawab untuk hidup selaras dengan akal budi serta kepentingan bersama.
Dalam tradisi pemikiran keagamaan, konsep tersebut dapat dikaitkan dengan kehendak Tuhan atau _divine providence,_ yakni keyakinan bahwa perjalanan kehidupan dan sejarah manusia berada dalam pengetahuan serta ketentuan Sang Pencipta. Dari sudut pandang ini, seseorang dapat memaknai kemunculan dua deklarasi perdamaian dalam waktu berdekatan sebagai momentum yang memiliki arti spiritual. Mungkin, bagi orang-orang yang meyakini adanya keteraturan ilahi, peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa umat manusia sedang memperoleh kesempatan untuk memperbaiki arah perjalanan peradabannya.
Namun, pendekatan filosofis dan spiritual tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan faktual. Tidak tersedia bukti yang dapat memastikan bahwa ada kekuatan supranatural yang secara khusus mengatur jadwal, isi, atau hubungan kedua deklarasi tersebut. Yang dapat dikatakan adalah bahwa sejarah sering mempertemukan berbagai kehendak manusia pada momentum ketika kebutuhan bersama menjadi sangat mendesak.