politik

254 Anggota DPR Hadiri Paripurna RUU Perampasan Aset, Puan Maharani Pimpin Rapat

Kamis, 19 November 2026 | 11:44 WIB
Rapat paripurna pembahasan pengesahan RUU Perampasan Aset digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta (YouTube/@tvparlemen). (Gebrak24/mi)

 

 

 

Jakarta I Gebrak24.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna untuk membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Kamis (19/11/2026). Sebanyak 254 anggota DPR tercatat hadir dalam rapat yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam pembukaan rapat, ia menyampaikan jumlah anggota DPR yang tercatat dalam daftar hadir mencapai 361 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 anggota hadir, sedangkan lainnya tercatat izin atau berhalangan karena sakit dan alasan lainnya.

"Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh 361 orang anggota DPR RI, hadir 254 orang dan izin serta karena berhalangan sakit dan lain-lain, namun sudah ditandatangani oleh 361 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," kata Puan.

Sejumlah pimpinan DPR lainnya turut hadir, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Puan kemudian menyatakan kuorum rapat telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna dapat dilanjutkan dan dibuka untuk umum.

"Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, (19/11/2026) dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tersebut.

Ia menyebut regulasi itu telah menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

Pembahasannya juga melibatkan kerja panjang Komisi III DPR sejak September 2025.

Habiburokhman turut mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang disebut mengawal proses pembentukan RUU tersebut sejak awal.

Halaman:

Terkini

Bupati Aceh Utara Ayahwa DiNilai Pemimpin Responsif

Kamis, 19 November 2026 | 09:20 WIB

PSI Aceh Dukung Sugiono Gantikan Gibran sebagai Wapres

Senin, 16 November 2026 | 08:29 WIB