Jantho I Gebrak24.com – Sebuah kursi tiba-tiba terayun di tengah keributan di sebuah warung kopi di Jantho, ibukota Kabupaten Aceh Besar. Kursi itu tidak mengenai sasaran awal, melainkan tepat menghantam kepala seorang pejabat eselon II, hingga membuat darah bercucuran dan suasana berubah panik.
Peristiwa mengejutkan itu melibatkan dua orang yang disebut-sebut bagian dari tim sukses (timses) kepala daerah. Informasi yang diperoleh menyebutkan, keributan bermula dari perbedaan pandangan antara seorang ketua timses dengan rekannya yang disebut-sebut menjabat sekretaris timses. Perselisihan itu diduga terkait proyek bernilai miliaran rupiah dari salah satu dinas teknis.
“Amarah sudah tersulut sejak awal. Begitu bertemu di warung kopi, langsung meledak,” kata warga Jantho belum lama ini.
Naas, dalam pertemuan itu juga hadir kepala dinas terkait. Belum jelas alasan kehadirannya. Sejumlah sumber menduga, pejabat tersebut dipanggil untuk membicarakan urusan proyek. “Sepertinya beliau hanya memenuhi panggilan. Tidak tahu kalau suasana bakal ricuh,” tambah seorang sumber lain.
Keributan yang kian memanas membuat kursi terayun keras. Malang, benda itu justru mengenai sang pejabat yang tidak terlibat langsung dalam perseteruan. Korban segera dilarikan ke rumah sakit karena luka serius di bagian kepala.
Akibat insiden tersebut, pejabat tersebut dikabarkan harus menjalani perawatan intensif dan tidak dapat masuk kantor selama beberapa pekan. “Pak kadis benar-benar jadi korban. Kami prihatin sekali,” ungkap salah seorang staf dinas itu. Sabtu 23 Agustus 2025.
Kejadian ini menimbulkan sorotan publik karena menyeret nama timses dalam urusan proyek pemerintah. Warung kopi yang selama ini identik dengan tempat diskusi politik, kembali disebut-sebut sebagai arena perebutan pengaruh dan proyek.
Hingga berita ini diturunkan, dari pihak kepolisian hingga saat ini belum merilis keterangan resmi mengenai insiden tersebut. Publik juga menanti penjelasan Bupati H. Muharram Idris dan Wakil Bupati Drs. Syukri A. Jalil, terutama terkait dugaan keterlibatan timses dalam urusan proyek pemerintahan.
Menurut pengamat lokal, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tata kelola proyek daerah harus diperbaiki. “Jika timses masih ikut campur, konflik akan terus berulang,” kata seorang pemerhati kebijakan publik di Aceh. (EI)
