Jakarta I Gebrak24.com – Yayasan Pagar Alam Indonesia (YPAI) mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Desakan ini muncul seiring memburuknya kondisi korban bencana memasuki minggu kedua pasca kejadian.
Koordinator Investigasi dan Verifikasi YPAI, Riston Anju Sinambela, mengungkapkan keprihatinannya atas penanganan bencana saat ini, yang dinilai tidak memadai. Menurutnya, pasokan bantuan esensial seperti makanan pokok, air bersih, obat-obatan, dan tempat penampungan darurat masih sangat minim.
"Kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Beberapa kepala daerah, termasuk Bupati, bahkan telah menyatakan 'angkat tangan' karena tidak sanggup lagi menangani skala bencana ini secara mandiri," ungkap Riston dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera telah menyebabkan ratusan korban jiwa, ribuan lainnya diperkirakan masih hilang, dan ribuan hektar lahan pertanian rusak parah, memutus mata pencaharian warga setempat. Situasi ini menarik perhatian serius baik dari masyarakat lokal maupun dunia internasional terhadap respons pemerintah.
Selain desakan penetapan status bencana nasional, YPAI juga meminta seluruh aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam aktivitas perusakan lingkungan.
YPAI menduga bahwa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi disebabkan oleh aktivitas illegal logging (penebangan liar), illegal mining (pertambangan liar), atau illegal planting (penanaman ilegal) yang dilakukan secara masif dan terorganisir di wilayah terdampak.
"Ada fakta di lapangan yang mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan di wilayah bencana tersebut diduga menjadi dalang penyebab kerusakan parah ini. Kami sedang mempersiapkan laporan resmi dan berharap Polri, Kejaksaan, Gakkum, dan APH lainnya segera melakukan pengusutan," tambah Riston.
Di tengah krisis, Riston menghimbau masyarakat untuk tetap solid, bahu-membahu, dan saling membantu para korban. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
"Setiap bantuan yang diberikan harus dipastikan sampai langsung kepada para korban. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan kelompok tertentu atau menyalahgunakan bantuan," pesannya.
Yayasan Pagar Alam Indonesia menyatakan komitmennya untuk terus memonitor dan mengawal persoalan bencana di Sumatera ini hingga tuntas, sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan penegakan hukum di Indonesia. (rls/red).
