Aceh Utara I Gebrak24.com — Suasana kebencanaan di Aceh yang seharusnya memicu empati dan solusi cepat, justru diwarnai oleh polemik komunikasi dari jajaran direksi PT PLN (Persero). Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh melayangkan kritik keras dan mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengambil tindakan tegas: mencopot Direktur Utama PLN dari jabatannya.
Desakan ini muncul setelah serangkaian pernyataan dari pimpinan perusahaan listrik negara tersebut dinilai oleh masyarakat lokal, khususnya di Aceh, sebagai pemicu keresahan dan kepanikan di tengah situasi darurat.
Menurut Sekretaris Jenderal Getar Aceh, Teuku Izin, saat ini masyarakat Aceh sedang berjuang menghadapi dampak langsung bencana alam dan krisis pasokan listrik yang melumpuhkan aktivitas. Di momen krusial seperti itu, PLN, sebagai penyedia layanan vital, seharusnya hadir dengan informasi yang menenangkan dan solutif.
"Pimpinan PLN seharusnya bisa menenangkan, bukan justru memantik kepanikan di ruang publik. Pernyataan yang disampaikan justru terkesan plin-plan dan tidak memberikan kepastian yang dibutuhkan warga," ujar Teuku Izin (foto), dalam keterangan persnya kepada media, Sabtu (13/12/2025).
Teuku Izin menekankan bahwa sebelum kekecewaan ini memuncak menjadi reaksi sosial yang lebih besar, Menteri BUMN wajib turun tangan. Pihaknya menuntut agar Dirut PLN memberikan estimasi waktu pemulihan listrik yang objektif, rasional, dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan sekadar janji yang berubah-ubah.
Ketidakpastian informasi mengenai kapan listrik akan normal kembali disinyalir telah memicu gelombang kekecewaan dan kemarahan di kalangan warga yang sudah rentan akibat bencana. Getar Aceh khawatir, jika kondisi ini berlarut-larut, akan terjadi eskalasi kemarahan publik atau "hukum sosial" yang tidak diinginkan.
"Jangan main-main di tengah kondisi darurat bencana seperti ini. Masyarakat butuh kepastian kapan mereka bisa beraktivitas normal kembali, bukan malah disuguhi janji yang membingungkan dan tidak jelas," tambahnya dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Getar Aceh memandang serius adanya kelemahan dalam aspek manajemen krisis dan komunikasi publik di tubuh manajemen puncak PLN. Kegagalan dalam mengelola ekspektasi dan memberikan data yang akurat dinilai Teuku Izin sebagai cermin lemahnya kepemimpinan di level direksi.
Mereka berharap Menteri BUMN segera melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh jajaran direksi PLN. Langkah ini dianggap krusial, tidak hanya untuk memulihkan layanan kelistrikan, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat Aceh terhadap layanan BUMN tersebut. (rls/ybs/ops/mi)
