Aceh Utara I Gebrak24.com — Di tengah situasi bencana yang memprihatinkan di Aceh Utara, kritik keras dilontarkan oleh salah satu wakil rakyat, Zubir HT. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara ini secara terbuka meminta jajaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengubah pendekatan mereka dalam penanggulangan bencana, mendesak agar para kepala dinas meninggalkan meja kerja di posko utama dan segera berinteraksi langsung dengan para korban di lokasi pengungsian.
Zubir HT menyoroti adanya ketimpangan nyata antara kondisi para pengungsi yang membutuhkan perhatian serius dan sikap sebagian pejabat di posko utama. "Selama ini, saya mengamati dengan seksama, banyak kepala dinas yang seolah hanya 'berpangku tangan' di posko. Mereka terlihat santai, duduk sambil menikmati kopi, sementara masyarakat di tenda pengungsian merasa terabaikan dan tidak tahu kepada siapa harus menyampaikan keluhan," ujarnya, menyuarakan keprihatinan mendalam.
Ia menggambarkan kontras yang mencolok tersebut dengan gambaran visual yang tajam. Menurutnya, beberapa pejabat tampak rapi dengan pakaian dinas mereka, sibuk dengan ponsel dan tumpukan kertas seolah bekerja ekstra, namun aktivitas mereka cenderung terpusat di posko tanpa terlihat mengunjungi satu titik pengungsian pun. Zubir membandingkan situasi ini dengan kerja keras Bupati dan Wakil Bupati yang disebutnya "ngos-ngosan" bergerak ke sana kemari setiap harinya.
Politisi ini menekankan bahwa aspek kemanusiaan dan tanggung jawab moral pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama saat ini. Ia menuntut agar dinamika kerja penanggulangan bencana ini segera dirombak total demi efektivitas bantuan dan pelayanan publik.
Secara spesifik, Zubir HT mendesak Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera terjun ke lapangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi langsung dengan masyarakat untuk bahu-membahu memperbaiki akses jalan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
Urgensi dari seruan ini semakin diperkuat dengan insiden anarkis yang terjadi baru-baru ini. Kasus pembakaran truk pengangkut bantuan oleh warga di Kecamatan Langkahan menjadi sinyal kuat bahwa kondisi di lapangan "tidak baik-baik saja" dan ada ketidakpuasan mendalam di masyarakat. Zubir juga menyayangkan adanya fitnah yang menimpa para anggota DPRK yang justru diklaimnya telah bekerja siang malam sejak hari pertama bencana untuk mengunjungi posko dan menyalurkan bantuan sembako.
Menutup pernyataannya, Zubir HT berharap agar Plt. Sekretaris Daerah dan Bupati Aceh Utara segera mengeluarkan instruksi tegas kepada semua SKPK untuk bekerja jauh lebih ekstra. Ia mengingatkan bahwa dampak ke depan dari krisis ini akan menjadi lebih rumit jika donatur dan organisasi sosial menghentikan penyaluran bantuan mereka karena melihat tata kelola yang tidak efektif.
"Seluruh stok logistik yang ada harus disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Kelambanan birokrasi inilah yang sering memicu tindakan anarkis dari masyarakat yang sudah putus asa," pungkasnya, menyerukan transparansi dan kecepatan dalam pendistribusian bantuan. (tim/red)
Zubir HT menyoroti adanya ketimpangan nyata antara kondisi para pengungsi yang membutuhkan perhatian serius dan sikap sebagian pejabat di posko utama. "Selama ini, saya mengamati dengan seksama, banyak kepala dinas yang seolah hanya 'berpangku tangan' di posko. Mereka terlihat santai, duduk sambil menikmati kopi, sementara masyarakat di tenda pengungsian merasa terabaikan dan tidak tahu kepada siapa harus menyampaikan keluhan," ujarnya, menyuarakan keprihatinan mendalam.
Ia menggambarkan kontras yang mencolok tersebut dengan gambaran visual yang tajam. Menurutnya, beberapa pejabat tampak rapi dengan pakaian dinas mereka, sibuk dengan ponsel dan tumpukan kertas seolah bekerja ekstra, namun aktivitas mereka cenderung terpusat di posko tanpa terlihat mengunjungi satu titik pengungsian pun. Zubir membandingkan situasi ini dengan kerja keras Bupati dan Wakil Bupati yang disebutnya "ngos-ngosan" bergerak ke sana kemari setiap harinya.
Politisi ini menekankan bahwa aspek kemanusiaan dan tanggung jawab moral pemerintah daerah harus menjadi prioritas utama saat ini. Ia menuntut agar dinamika kerja penanggulangan bencana ini segera dirombak total demi efektivitas bantuan dan pelayanan publik.
Secara spesifik, Zubir HT mendesak Kepala Dinas Sosial dan Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera terjun ke lapangan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi langsung dengan masyarakat untuk bahu-membahu memperbaiki akses jalan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana.
Urgensi dari seruan ini semakin diperkuat dengan insiden anarkis yang terjadi baru-baru ini. Kasus pembakaran truk pengangkut bantuan oleh warga di Kecamatan Langkahan menjadi sinyal kuat bahwa kondisi di lapangan "tidak baik-baik saja" dan ada ketidakpuasan mendalam di masyarakat. Zubir juga menyayangkan adanya fitnah yang menimpa para anggota DPRK yang justru diklaimnya telah bekerja siang malam sejak hari pertama bencana untuk mengunjungi posko dan menyalurkan bantuan sembako.
Menutup pernyataannya, Zubir HT berharap agar Plt. Sekretaris Daerah dan Bupati Aceh Utara segera mengeluarkan instruksi tegas kepada semua SKPK untuk bekerja jauh lebih ekstra. Ia mengingatkan bahwa dampak ke depan dari krisis ini akan menjadi lebih rumit jika donatur dan organisasi sosial menghentikan penyaluran bantuan mereka karena melihat tata kelola yang tidak efektif.
"Seluruh stok logistik yang ada harus disalurkan dengan cepat, tepat sasaran, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Kelambanan birokrasi inilah yang sering memicu tindakan anarkis dari masyarakat yang sudah putus asa," pungkasnya, menyerukan transparansi dan kecepatan dalam pendistribusian bantuan. (tim/red)
