Opini: Senjakala Kedaulatan: Membaca Nasib Venezuela dan Iran dalam Dominasi Liberalisme

Dunia kembali tersentak. Kabar dari utara Teheran pada awal Maret 2026 ini bukan sekadar berita duka mengenai berpulangnya seorang pemimpin tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Ia adalah lonceng kematian bagi narasi kedaulatan hukum internasional yang selama ini kita agungkan. Di bawah bayang-bayang serangan udara gabungan yang merenggut nyawa sang pemimpin beserta garis keturunannya—anak, menantu, hingga cucu—kita sedang menyaksikan sebuah "penghukuman tanpa pengadilan" yang dilegitimasi oleh kekuatan global.

Dalam kacamata liberalisme yang dipimpin Amerika Serikat, Iran dan Venezuela sering kali diletakkan sebagai pesakitan di kursi terdakwa. Namun, pengadilan itu tidak pernah digelar di ruang-ruang terbuka Perserikatan Bangsa-Bangsa yang netral. Vonis dijatuhkan melalui sanksi ekonomi yang mencekik rakyat sipil dan perintah eksekutif yang membekukan aset bangsa.

Di Venezuela, Nicolas Maduro dikunci dalam narasi "narkoterorisme" tanpa proses pembuktian yang independen, sementara di Iran, perlawanan terhadap hegemoni Barat sejak era Ayatollah Khomeini (1979) dibayar dengan isolasi finansial yang tak berkesudahan.

*Hibriditas Politik dan Karpet Merah Liberalisme*

Namun, ancaman terhadap kedaulatan sebuah bangsa tidak selalu datang dari moncong senjata atau blokade ekonomi di pelabuhan. Ancaman yang lebih laten justru muncul dari dalam rahim politik domestik. Kita melihat fenomena munculnya puluhan partai politik berideologi "hibrid". Partai-partai ini tampil dengan kemasan nasionalisme yang memikat, namun sejatinya mereka adalah "karpet merah" bagi masuknya nilai-nilai liberalisme yang asing.

Dalam konteks Indonesia, infiltrasi ideologi hibrid ini adalah awal dari sebuah era gelap gulita bagi Pancasila. Ketika politik hanya dimaknai sebagai kontestasi modal dan lobi kepentingan global, maka ruh gotong royong dan musyawarah mufakat perlahan luruh. Pancasila, yang seharusnya menjadi bintang penuntun (leitstar), kini meredup di tengah pragmatisme politik yang lebih memuja standarisasi nilai Barat ketimbang kearifan lokal.

Partai-partai hibrid ini, secara sadar atau tidak, sering kali menjadi pion yang melunakkan benteng pertahanan ideologi bangsa. Mereka membuka celah bagi dominasi asing dengan dalih modernisasi dan keterbukaan, padahal di baliknya terdapat agenda penyeragaman nilai yang mematikan jati diri bangsa yang berdaulat.

*Soliditas di Tengah Pengepungan*

Tragedi yang menimpa keluarga Khamenei di Iran dan tekanan tiada henti terhadap Venezuela seharusnya menjadi cermin besar bagi kita. Di sana, kita melihat bahwa harga sebuah kemandirian sangatlah mahal. Kematian para pemimpin—dari Khomeini pada 1989 hingga peristiwa tragis Maret 2026 ini—ternyata tidak serta merta meruntuhkan sistem. Sebaliknya, tekanan luar negeri yang tidak adil justru melahirkan soliditas bangsa yang mengakar pada kebencian terhadap ketidakadilan liberal.

Bagi penganut anti-liberalisme, peristiwa ini adalah bukti nyata bahwa hukum internasional sering kali hanyalah alat bagi yang kuat untuk menghukum yang lemah. Sebuah "eksekusi tanpa pengadilan" yang dilakukan di depan mata dunia yang terdiam.

Sebagai pamong Pancasila, kita memandang fenomena ini dengan duka mendalam. Bukan hanya duka atas hilangnya nyawa manusia, tetapi duka atas rontoknya pilar-pilar keadilan universal. Jika liberalisme terus dipaksakan sebagai satu-satunya kebenaran global melalui sanksi dan agresi, maka kedaulatan bangsa-bangsa di masa depan hanyalah sebuah noktah di atas kertas yang tak bermakna.

Kita harus waspada. Jangan sampai karpet merah yang kita gelar untuk partai-partai hibrid hari ini, menjadi jalan setapak menuju kegelapan Pancasila di masa depan. Kedaulatan tidak boleh ditukar dengan pengakuan internasional yang semu, apalagi di bawah telapak sepatu hegemoni liberal yang tidak mengenal ampun. ***