Opini: Kampus Pancasila Dicekoki Narasi Hibrida: Liberalisme Berbaju Pancasila

Oleh: Martin Sembiring

Medan I Gebrak24.com - Universitas Gadjah Mada sejak awal menegaskan identitasnya sebagai “Kampus Pancasila” dan “Kampus Perjuangan”. Sebagai menara air ideologi bangsa, UGM diharapkan mengalirkan nilai kerakyatan, kedaulatan nasional, dan semangat gotong royong. Namun melihat arah diskursus mutakhir—termasuk pidato Anies Baswedan di wisuda UGM 20 Mei 2026—perlu ada alarm kewaspadaan.

Di balik retorika yang terdengar Pancasilais, ada infiltrasi narasi hibrida yang halus: paket nilai liberalisme individualistik yang dibungkus dengan bahasa Pancasila.

Sekilas, ajakan Anies untuk “turun tangan”, menjaga “nama baik”, menghindari “korupsi”, dan memegang “jangkar idealisme” terdengar sebagai khotbah moral yang lurus. Namun jika dibedah, terdapat pergeseran paradigma dari kolektif-nasionalis menuju individualis-liberal.

Menurut analisis Martin Sembiring, inilah bentuk penyelundupan ideologis yang sistematis. *Anies menyusupkan nilai liberalisme langsung ke jantung Pancasila.* Dengan retorika rapi, ia menanamkan doktrin kapitalistik yang tampak selaras dengan falsafah bangsa, padahal menggerogoti fondasi kolektivisme dan keadilan sosial.

Perhatikan bagaimana kegagalan sistemik—melemahnya rupiah, sempitnya lapangan kerja akibat ekonomi pasar bebas—direduksi menjadi soal “romantisasi masa sulit”. Mahasiswa diposisikan sebagai agen otonom yang harus bertahan lewat ketangguhan pribadi dan _self-reliance_.

Ini logika liberal yang dikritik Martin: beban kegagalan struktural dilimpahkan ke individu. Seolah selama individu kreatif, jujur, dan pandai mengambil “keputusan rasional kecil”, masalah bangsa selesai.

Konsep “turun tangan” pun kerap terjebak pada aksi _voluntary_ yang tambal sulam. Pendekatan ini abai pada tugas ideologis yang lebih besar: merombak struktur yang tidak adil.

Pancasila, terutama Sila Kelima, menuntut keadilan sosial melalui kedaulatan negara dan ekonomi gotong royong yang berpihak pada rakyat—Marhaenisme atau ekonomi kerakyatan. Bukan sekadar filantropi atau heroisme individu di tengah pasar pincang yang dikuasai segelintir kapitalis.

Ketika etika keluarga direduksi menjadi “sumber pahala yang harus bersih”, tanpa melihat bagaimana kapitalisme global dan liberalisasi birokrasi memaksa manusia menjadi pemburu rente, maka doktrin itu mandul.

Inilah watak liberalisme: memisahkan moralitas personal dari kritik terhadap sistem eksploitatif.

Narasi hibrida ini berbahaya karena menidurkan daya kritis mahasiswa di pusat kesadaran akademiknya. Atas nama profesionalisme, meritokrasi, dan kompetensi global, mahasiswa perlahan digiring memaklumi dominasi liberalisme, asal tetap menjadi “orang baik” di dalamnya.

UGM dan seluruh perguruan tinggi harus membersihkan diri dari pasokan narasi hibrida yang merusak ini. Kampus Pancasila harus kembali ke khitah: melahirkan petarung ideologis yang tegas anti-liberalisme.

Mahasiswa perlu dididik bukan untuk berkompromi cerdas dengan sistem neoliberal yang pincang, melainkan untuk membongkar dan menata ulang tatanan demi kedaulatan bangsa yang sejati. Jangan biarkan jubah Pancasila dijadikan kedok elite untuk melegitimasi agenda individualisme liberal yang merusak sendi kebersamaan kita.

Referensi Bacaan

1. *Mubyarto (1981)* – _Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan_
2. Menjelaskan mengapa ekonomi Indonesia harus berbasis kebersamaan dan gotong royong, menolak asumsi _homo economicus_ ala liberalisme.
3. *Kaelan (2013)* – _Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya_
4. Menempatkan Pancasila sebagai ideologi sintesis yang menolak individualisme-liberal dan kolektivisme-totaliter.
5. *Franz Magnis-Suseno (2001)* – _Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern_
6. Membahas keterkaitan etika personal dengan keadilan struktural, mengkritik pemisahan moral individu dari tanggung jawab memperbaiki sistem.
7.  *Francis Fukuyama (1992)* – _The End of History and the Last Man_
8. Memahami hegemoni narasi liberalisme Barat dalam mereduksi peran negara atas pasar bebas. ***