Ia mengatakan, kendaraan operasional harus berada dalam kondisi layak dan siap digunakan ketika dibutuhkan, sehingga tidak menghambat mobilitas petugas kesehatan dalam menjalankan tugas di lapangan.
Karena itu, Dinas Kesehatan Aceh Singkil diminta memastikan seluruh kendaraan operasional tidak hanya tercatat sebagai aset pemerintah, tetapi juga benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Atas persoalan tersebut, ALAMP AKSI Provinsi Aceh mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, khususnya Dinas Kesehatan, untuk membuka informasi terkait alokasi dan realisasi anggaran pemeliharaan kendaraan dinas dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, ALAMP AKSI meminta penjelasan mengenai riwayat perawatan, biaya perbaikan, serta kondisi terkini kendaraan fogging dan kendaraan operasional lainnya.
Organisasi tersebut juga mendesak dilakukannya pemeriksaan fisik dan evaluasi kelayakan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Dinas Kesehatan.
ALAMP AKSI turut meminta Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil melakukan audit atau pemeriksaan khusus apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara anggaran pemeliharaan yang direalisasikan dengan kondisi maupun pekerjaan perawatan kendaraan di lapangan.
Mahmud menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Mahmud menyampaikan bahwa ALAMP AKSI akan mendorong proses klarifikasi serta menyampaikan permintaan informasi resmi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil dan instansi pengawasan terkait.
Apabila dalam proses penelusuran ditemukan bukti awal adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran atau indikasi penyimpangan, pihaknya akan mendorong penyampaian laporan kepada aparat pengawasan internal pemerintah maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai anggaran pemeliharaan kendaraan dinas terus dialokasikan setiap tahun, tetapi kondisi kendaraan justru memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya melalui laporan administrasi, melainkan juga melalui hasil yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat," tegasnya.
Mahmud menambahkan, kritik yang disampaikan ALAMP AKSI merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tersebut tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Transparansi bukan ancaman bagi pemerintah yang bekerja dengan benar. Justru keterbukaan merupakan bukti komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi. Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, dan setiap anggaran harus menghasilkan manfaat nyata," tutup Mahmud Padang. ***
Artikel Terkait
Kodaeral I Musnahkan 20,07 Kilogram Sabu, Hasil Operasi QRT Lanal Lhokseumawe
21 Rumah Warga Baduy Luar Hangus Terbakar, 30 KK Mengungsi
Penggeledahan di Bogor dan Tangerang, Bareskrim Usut Dugaan Makar Terkait Penyadapan Ilegal pada Presiden
Hormati Putusan DK dan PWI Pusat, Saleh Rela Kembali Jadi Anggota Muda PWI
ALAMP AKSI Soroti Kondisi Kendaraan Fogging Dinkes Aceh Singkil, Desak Transparansi Anggaran Pemeliharaan