Jakarta I Gebrak24.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa bantuan pemerintah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemerintah daerah (Pemda) pada Tahun Anggaran (TA) 2027 tetap ada. Kepastian tersebut diketahui setelah Mendagri melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal kiprah Kemendagri yang memberikan bantuan pemerintah kepada daerah melalui mekanisme kompetisi antardaerah.
“Sesuai perintah dari Bapak Presiden kepada saya tadi di luar ‘Umumkan! Bahwa insentif fiskal [untuk TA 2027] tetap ada’,” ujar Mendagri usai mendampingi Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mendagri menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk TA 2027. Rencananya, anggaran tersebut dibagi sebanyak Rp1 triliun untuk bantuan pemerintah kepada Pemda, dan Rp1 triliun insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada daerah. Namun, ia menjelaskan bahwa teknis implementasinya masih terus dimatangkan.
Di lain sisi, Mendagri mengungkapkan bahwa selama tahun 2026, Kemendagri telah menggelar ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi. Ajang tersebut mempertandingkan daerah dalam tiga gelombang, dan enam regional. Selain itu, pada ajang yang sama, Kemendagri mempertandingkan daerah berdasarkan kategori penilaian yang berbeda di setiap gelombangnya.
“Jadi ada enam kalau kita. Dan kita pecah menjadi tiga gelombang. Jadi tiga gelombang, nanti apa kategori yang diperlombakan? Mulai dari penanganan inflasi yang terbaik, kemudian penanganan sampah yang terbaik, kemudian penurunan kemiskinan, stunting,” tambah Mendagri.
Contohnya pada gelombang pertama tahun 2026, Kemendagri menggelar Apresiasi Pemda Berprestasi berdasarkan empat kategori, yaitu Penurunan Tingkat Pengangguran, Creative Financing, Pengendalian Inflasi, serta Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting. Masing-masing kategori terdiri atas peringkat I, II, dan III untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
