-
|
| Muhammad Mas'ud Silalahi |
Aktivis Sosial-Politik: Polemik Gibran Bukan Sekadar Persoalan Jabatan, Melainkan Ujian Konstitusi dan Konsolidasi Kekuasaan Nasional
Medan I Gebrak24.com - Dinamika politik nasional kembali memasuki babak yang menyita perhatian publik. Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menjadi sorotan setelah munculnya desakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.
Di tengah menguatnya wacana pemakzulan tersebut, publik dikejutkan oleh pemberitaan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026), mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Namun, hingga pemberitaan tersebut disampaikan, belum ada kepastian bahwa pengunduran diri itu telah diputuskan secara resmi dan berlaku secara konstitusional.
Menanggapi perkembangan tersebut, Muhammad Mas'ud Silalahi, aktivis sosial-politik dari Sumatera Utara, memberikan analisis kritis bahwa peristiwa ini tidak semestinya dibaca hanya sebagai persoalan personal seorang wakil presiden. Ada dimensi politik, legitimasi kekuasaan, hubungan antarelite, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurut Mas'ud, pertemuan Gibran dengan Prabowo di tengah menguatnya desakan politik merupakan momentum penting untuk membaca arah konsolidasi kekuasaan nasional.
"Pertanyaan publik hari ini bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah mengapa persoalan ini berkembang sampai pada titik ketika seorang wakil presiden harus menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada presiden di tengah tekanan politik dan persoalan konstitusional yang sedang bergulir," ungkapnya. Selasa (10/11/2026).
Pemakzulan Gibran: Persoalan Konstitusi atau Pertarungan Politik Elite?
Mas'ud menilai bahwa munculnya desakan pemakzulan terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari perkembangan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonannya.
Pemberitaan CNN Indonesia dan detikNews pada 10 November 2026 mengungkapkan bahwa puluhan anggota DPR telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Jumlah yang disebutkan anggota DPR Mardani Ali Sera telah mencapai sekitar 50 orang dari enam fraksi, sementara Ketua DPR Puan Maharani mengonfirmasi bahwa laporan usulan tersebut telah diterima dan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Bagi Mas'ud, perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Gibran telah bergerak dari ruang perdebatan publik menuju arena politik kelembagaan.
