Aceh Singkil I Gebrak24.com – Ketua ALAMP AKSI Provinsi Aceh, Mahmud Padang, mendesak DPRK Aceh Singkil mengambil langkah hukum lebih tegas terhadap PT Anugerah Dalanta Persada yang dinilai mengabaikan surat panggilan resmi dari lembaga legislatif tersebut.
Mahmud menegaskan, ketidakhadiran perusahaan dalam agenda pemanggilan Komisi II DPRK Aceh Singkil tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Terlebih, perusahaan tersebut disebut memiliki persoalan legalitas perizinan serta dugaan penelantaran lahan Hak Guna Usaha (HGU).
Lahan HGU yang dipersoalkan mencapai 1.714,08 hektare dari total luas 2.656 hektare.
Berdasarkan keterangan Juliadi Bancin, izin operasional PT Anugerah Dalanta Persada disebut telah berakhir dan legalitas perusahaan tersebut dikabarkan telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung (MA).
Persoalan ini juga berkaitan dengan sengketa hukum antara PT Anugerah Dalanta Persada dan PT Delima Makmur yang disebut telah berlangsung sejak 2023.
Sementara itu, Komisi II DPRK Aceh Singkil menyatakan tidak akan kembali memanggil perusahaan tersebut. Persoalan itu selanjutnya akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.
Menyikapi perkembangan tersebut, Mahmud Padang meminta DPRK Aceh Singkil tidak berhenti pada pernyataan maupun rapat komisi semata. Ia mendesak lembaga legislatif menggunakan kewenangannya untuk menempuh jalur hukum serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan seluruh persoalan perusahaan ditangani secara transparan.
Mahmud juga mengingatkan agar tidak ada oknum yang bermain mata, melakukan pembiaran, ataupun mengambil keuntungan pribadi dalam penanganan persoalan tersebut.
“Jangan sampai persoalan perusahaan yang sudah mengabaikan panggilan resmi DPRK justru menjadi ruang bagi oknum tertentu untuk bermain mata dan mencari keuntungan. DPRK harus berdiri untuk kepentingan masyarakat, bukan melindungi kepentingan perusahaan maupun kelompok tertentu,” tegas Mahmud dalam keterangan tertulis kepada media ini, Jum'at (06/11/2/26).
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kewibawaan lembaga DPRK serta kepastian hukum atas pengelolaan lahan HGU di Aceh Singkil.
ALAMP AKSI berharap DPRK Aceh Singkil menunjukkan sikap tegas, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menindaklanjuti persoalan tersebut. Penegakan aturan, kata Mahmud, harus dilakukan tanpa tebang pilih agar persoalan legalitas perusahaan, status HGU, serta dugaan penelantaran lahan memperoleh kepastian hukum.
“Jangan sampai kewibawaan lembaga DPRK dilemahkan hanya karena perusahaan yang telah dipanggil secara resmi memilih untuk tidak hadir,” demikian ditegaskan ALAMP AKSI. (rls/red)
