• Senin, 16 November 2026

Desak Reformasi Rekrutmen Pemimpin, Wilson Lalengke: "Jangan Biarkan Orang Seadanya Masuk Senayan"

Photo Author
Redaksi Gebrak24, Gebrak24.com
- Senin, 1 September 2025 | 12:19 WIB

  


Jakarta I Gebrak24.com  – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, melontarkan kritik keras terhadap sistem politik dan kepemimpinan di Indonesia. Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012 itu menegaskan, bangsa ini membutuhkan perbaikan mendasar dalam sistem seleksi calon pemimpin agar kursi parlemen maupun eksekutif tidak diisi oleh figur-figur tanpa kapasitas yang memadai.


Menurut Wilson Lalengke, lemahnya sistem rekrutmen membuka jalan bagi siapa saja untuk menduduki jabatan strategis hanya bermodal kekuatan uang dan dukungan politik.  “Kalau sistem rekrutmen calon pemimpin tidak diperbaiki, maka orang-orang ‘seadanya’, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa wawasan kenegaraan, plus minus akhlak, bisa masuk Senayan hanya karena punya uang dan bekingan,” tegas dia dalam percakapan via grup WhatsApp, Minggu (31/8/2025).


Wilson Lalengke menilai, fenomena rendahnya kualitas pemimpin saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Demokrasi yang seharusnya melahirkan pemimpin visioner justru sering menghasilkan pejabat publik yang minim integritas dan kompetensi.


“Fenomena ini sangat berbahaya. Bagaimana bangsa bisa maju jika yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif hanyalah mereka yang lolos karena kekuatan uang dan sponsor politik, bukan karena visi dan kemampuan individaualnya?” ujarnya.


Ia memperingatkan, buruknya kualitas pemimpin berdampak langsung pada kegagalan kebijakan publik, lemahnya legislasi, hingga maraknya praktik korupsi yang merugikan rakyat. Wilson Lalengke menilai akar persoalan korupsi yang marak menjerat pejabat publik tidak bisa dilepaskan dari buruknya sistem rekrutmen politik di Indonesia.


 “Jangan heran kalau banyak anggota DPR, kepala daerah, bahkan menteri tertangkap KPK. Itu konsekuensi dari sistem yang membolehkan siapa saja masuk hanya karena punya modal finansial. Mereka terpaksa mencari cara mengembalikan biaya politik yang mahal, salah satunya lewat praktik korupsi,” tutur Wilson Lalengke dan menambahkan bahwa selama rekrutmen politik masih bertumpu pada politik uang, maka rakyat akan terus menanggung kerugian.


Sebagai solusi, mantan dosen Universitas Bina Nusantara Jakarta itu menegaskan perlunya mekanisme seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan. Partai politik, lembaga pendidikan politik, hingga Lemhannas harus mengambil peran lebih besar dalam mencetak calon pemimpin berkualitas.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: Redaksi Gebrak24

Terkini