Aceh Utara I Gebrak24.com — Perayaan Milad Piasan Samudera Pasai ke-800 di Aceh Utara berlangsung dengan semangat gotong royong. Namun di balik kemeriahan kegiatan selama sepekan, muncul sejumlah persoalan krusial: ketiadaan pos anggaran dalam APBK, ketergantungan pada sumbangan pribadi, pungutan lapak yang belum jelas, hingga keluhan terkait penataan lokasi dan keamanan.
Bendahara Panitia Pelaksana yang juga anggota DPRA, Muslem, mengakui adanya kekurangan mendasar dalam penyelenggaraan tahun ini. Menurutnya, kegiatan seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri dalam APBK di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun hingga saat ini belum tercantum. Akibatnya, panitia terpaksa mengandalkan sumbangan dari berbagai pihak.
“Kebutuhan dana keseluruhan sekitar Rp2,6 miliar, hingga saat ini baru terkumpul sekitar Rp800 juta,” ungkap Muslem kepada wartawan, Jumat (11/9/2026)
Ia sendiri turut menyumbang Rp100 juta secara pribadi. Ketua Partai Aceh, Joni, juga disebut menyumbang Rp100 juta. Dukungan lain berasal dari PGE, PAG, PT PIM, dan sejumlah donatur lainnya. Sekretaris Daerah Aceh Utara, Dayan Albar, juga mengakui kegiatan ini murni mengandalkan gotong royong tanpa anggaran dari APBK.
Kondisi ini membebani para pejabat di lingkungan Pemkab. Sejumlah camat dan kepala bagian mengaku mengeluarkan uang pribadi mencapai Rp5–10 juta untuk kebutuhan anggota yang bertugas. “Namanya kami bawahan. Membayar makan saja susah, kalau membantah khawatir dengan jabatan,” ujar salah seorang camat.
Persoalan anggaran beririsan dengan keluhan dari para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku dikenai biaya lapak Rp100.000–Rp300.000 serta uang keamanan Rp10.000–Rp20.000 setiap hari.
“Jangankan untung, lepas makan saja alhamdulillah,” keluh seorang pedagang. Hingga kini belum jelas siapa yang memungut, berapa totalnya, dan ke mana dana tersebut disalurkan.
Muslem menyatakan tidak mengetahui adanya pungutan itu dan berjanji menindaklanjutinya. “Saya akan menuntaskan ini, ke mana uang itu masuk, apakah ke kas daerah atau tidak, ini yang harus diperjelas,” ucapnya. Ia akan melaporkan hal ini kepada Ketua Panitia Joni.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Aceh Utara, Kusairi, menegaskan instansinya tidak terlibat dalam pemungutan tersebut dan menyarankan menanyakan kepada Keuchik setempat. Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Abdullah tidak merespons pertanyaan terkait pungutan uang keamanan.
Suasana sempat memanas. Seorang Keuchik dari kawasan tersebut dikabarkan dirawat di rumah sakit setelah terjadi keributan di arena kegiatan. Polres Aceh Utara membenarkan adanya pemanggilan terkait peristiwa tersebut, namun belum merilis keterangan lengkap.
Penempatan wahana permainan anak di kawasan Kantor BPBD juga dipersoalkan. Muslem menyoroti aspek keselamatan dan izin penempatannya. “Kalau terjadi kebakaran bagaimana?” tanyanya.
Selain itu, lokasi kegiatan di Landeng, Lhoksukon, dinilai kurang tepat oleh sebagian tokoh masyarakat yang mengusulkan agar peringatan ke depan dipusatkan di kawasan Museum Samudera Pasai yang memiliki kaitan sejarah langsung.
