Aceh Singkil I Gebrak24.com - Pada Rabu, 5 Agustus 2026 — Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil kembali dihadapkan pada persoalan pelayanan administrasi kependudukan. Gangguan akses jaringan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Aceh Singkil disebut telah berlangsung selama kurang lebih tujuh hari, namun hingga kini belum terdapat kepastian kapan pelayanan akan kembali berjalan secara normal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap masyarakat yang membutuhkan berbagai dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, serta berbagai dokumen kependudukan lainnya.
Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan terpaksa harus menunggu dan bersabar karena akses pelayanan yang mengalami kendala. Situasi ini dinilai tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata, mengingat administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil segera mengambil langkah serius untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan kembali normal.
Menurut Mahmud, pemerintah daerah tidak boleh hanya menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan gangguan teknis tanpa memberikan kepastian penyelesaian dan informasi yang jelas kepada masyarakat.
“Sudah lebih dari satu minggu masyarakat harus bersabar karena jaringan Dukcapil mengalami kendala. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menunggu? Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya menjadikan persoalan ini sebagai masalah teknis,” ujar Mahmud Padang.
Ia menilai, apabila gangguan jaringan berlangsung berlarut-larut, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan manajemen pada Dinas Dukcapil Aceh Singkil.
Mahmud juga mendesak Pemkab Aceh Singkil melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Dukcapil. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting dilakukan untuk memastikan sejauh mana kesiapan instansi dalam menghadapi gangguan sistem serta bagaimana langkah antisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti dalam waktu yang lama.
“Kami mendesak Pemda Aceh Singkil untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Dukcapil. Jangan sampai persoalan pelayanan masyarakat dianggap sepele hanya karena alasan gangguan teknis. Yang terdampak adalah masyarakat secara langsung,” tegasnya.
ALAMP AKSI juga meminta Dinas Dukcapil memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab gangguan jaringan, langkah yang telah dilakukan untuk memperbaikinya, serta target waktu pemulihan pelayanan.
Menurut Mahmud, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tidak terus datang ke kantor pelayanan tanpa mendapatkan kepastian. Pemerintah juga dinilai perlu menyediakan solusi atau mekanisme alternatif apabila sistem utama belum dapat digunakan.
“Kalau memang jaringan sedang bermasalah, masyarakat harus diberikan informasi yang jelas. Jangan masyarakat datang, antre, kemudian hanya diminta kembali karena jaringan belum bisa digunakan. Harus ada kepastian dan solusi,” katanya.
