Aceh Utara I Gebrak24.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya memperkuat pemantauan kualitas udara menyusul munculnya kabut asap yang mulai dirasakan masyarakat. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil atau yang akrab disapa Ayahwa, memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) setempat untuk mengusulkan pengadaan alat pemantau kualitas udara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendeteksi potensi pencemaran udara secara akurat, sekaligus mengantisipasi dampak kabut asap yang diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penelaah Teknis Kebijakan DLHK Aceh Utara, Busri Junaidi, ST, mengatakan kualitas udara tidak bisa dipastikan hanya melalui pengamatan secara kasat mata. Diperlukan peralatan khusus untuk mengukur konsentrasi zat pencemar dan menentukan apakah kualitas udara masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
“Dengan hanya melihat kondisi udara secara kasat mata, kita tidak bisa memastikan apakah kualitas udara sudah melebihi baku mutu atau belum. Harus dilakukan pengukuran menggunakan alat khusus,” kata Busri kepada media diruang kerjanya, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, kabut asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan. Selain itu, penurunan jarak pandang juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan.
Karena itu, pemantauan kualitas udara dinilai penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
Busri mengungkapkan, hingga saat ini DLHK Aceh Utara belum memiliki peralatan pemantauan kualitas udara sendiri. Peralatan tersebut baru tersedia di tingkat provinsi sehingga pelaksanaan pengujian membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi.
Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri karena pengujian kualitas udara membutuhkan biaya relatif besar, mulai dari pemeriksaan berbagai parameter pencemaran hingga akomodasi tim yang melakukan pengukuran.
Keterbatasan anggaran daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam melakukan pemantauan secara berkala. Padahal, persoalan kabut asap berpotensi kembali terjadi setiap tahun dan perlu diantisipasi sejak dini.
Busri menjelaskan, sejumlah parameter yang digunakan untuk menilai kualitas udara ambien air (udara bebas di lingkungan luar tempat emisi tersebut berbaur dan menyebar) meliputi sulfur dioksida (SO₂), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), ozon (O₃), hidrokarbon nonmetana (NMHC), partikulat debu, dan timbal (Pb).
Ketentuan mengenai baku mutu udara ambien tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dengan dukungan peralatan yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data kualitas udara yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Instruksi pengusulan sarana dan prasarana analisis lingkungan itu disampaikan Bupati Ayahwa setelah mengikuti rapat koordinasi mengenai dampak lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, DLHK Aceh Utara mulai menyusun kebutuhan peralatan dan fasilitas pendukung yang akan diajukan kepada kementerian terkait.
