Kebutuhan akan Transparansi dan Akuntabilitas
Sementara para pejabat merayakan “keberhasilan” 5,61 persen, rakyat Indonesia biasa menghadapi kenaikan harga, penurunan daya beli, dan ketidakamanan pekerjaan. Rupiah yang lebih lemah meningkatkan biaya barang impor, potensi besar terjadinya inflasi, dan mengikis tabungan rumah tangga.
Usaha kecil, khususnya yang bergantung pada bahan impor, kesulitan mempertahankan profitabilitas. Sementara itu, pertumbuhan upah tertinggal dari inflasi, sehingga pekerja harus berjuang pada pendapatan yang semakin kecil. Realitas ini bertentangan dengan penggambaran pemerintah tentang kemakmuran.
Data ekonomi pada hakekatnya harus melayani kepentingan publik, bukan kepentingan politik. Pemerintah harus memastikan bahwa siaran pers mencerminkan realitas yang komprehensif, termasuk kelemahan dan risiko. Optimisme selektif merusak kepercayaan publik dan mencegah debat kebijakan yang konstruktif.
Para ekonom independen telah lama memperingatkan bahwa model pertumbuhan Indonesia, yang didorong oleh konsumsi dan pengeluaran negara, tidak berkelanjutan tanpa inovasi dan diversifikasi ekspor. Pernyataan Kementerian, meskipun secara teknis benar, berisiko menyesatkan publik ke dalam sikap puas diri.
Kebebasan Pers dan Kebenaran Ekonomi
Anomali ini juga menggugah pentingnya kebebasan pers dalam pelaporan ekonomi. Jurnalis harus meneliti data resmi, mempertanyakan inkonsistensi, dan menyajikan analisis yang seimbang. Ketika media hanya menggemakan pernyataan pemerintah, publik kehilangan akses terhadap kebenaran.
Transparansi ekonomi adalah landasan demokrasi. Tanpa itu, warga negara tidak dapat meminta pertanggungjawaban para pembuat kebijakan atau membuat keputusan yang tepat.
Ekonomi Indonesia memang menunjukkan potensi, tetapi pertumbuhan harus diukur berdasarkan substansi, bukan sentimen. Para pembuat kebijakan harus fokus pada penguatan rupiah, peningkatan daya saing ekspor, dan pengurangan ketergantungan pada konsumsi musiman.
Siaran pers Kementerian Keuangan hari ini harus menjadi pengingat bahwa statistik bukanlah realitas. Kemajuan sejati terletak pada pembangunan berkelanjutan, kemakmuran yang merata, dan komunikasi yang jujur dengan publik.
Saat rupiah melemah dan inflasi membayangi, rakyat Indonesia berhak mendapatkan kejelasan, bukan perayaan. Angka-angka dapat menenangkan, tetapi kebenaranlah yang mempertahankan kepercayaan. (*)
_Penulis adalah rakyat biasa yang bermimpi merdeka secara ekonomi_