Tahap penting lain terjadi ketika Presiden memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution di Banda Aceh. Melalui dialog intensif yang dijembatani pemerintah pusat, kedua gubernur sepakat menandatangani notulen kesepakatan untuk mengakui kembali posisi empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Aceh.
Keputusan final datang pada 17 Juni 2025. Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan bahwa empat pulau tersebut dikembalikan ke wilayah administrasi Aceh. Kemendagri pun segera merevisi regulasi sebelumnya demi menyesuaikan dengan kesepakatan tersebut.
Menurut Dr. Iswadi, keputusan itu menjadi contoh teladan bagaimana seorang pemimpin nasional menyatukan pendekatan hukum, sejarah, dan kultural dalam satu keputusan yang berkeadilan. “Presiden tidak mempolitisasi persoalan ini. Ia justru hadir sebagai penengah dan penyelesai. Keputusan diambil pada waktu yang tepat, dengan narasi yang menyatukan,” katanya.
Kebijakan ini tidak hanya mengakhiri sebuah sengketa wilayah, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat. “Ini pesan yang sangat jelas bagi masyarakat: Aceh dihormati, Aceh tidak dilupakan,” tegasnya.
Selain itu, keputusan tersebut juga berhasil mencegah potensi konflik horizontal antarwarga di dua provinsi. Presiden dinilai berhasil meredam gejolak akar rumput dengan pendekatan damai, dialog, dan penghormatan terhadap nilai lokal. ***