Aceh Utara I Gebrak24.com – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., memberikan peringatan tegas kepada sejumlah pejabat eselon II yang baru dilantik agar segera menunjukkan kinerja maksimal dalam 100 hari pertama menjalankan tugas. Pejabat yang tidak mampu memenuhi target dan ekspektasi kinerja akan dievaluasi, bahkan terancam dicopot dari jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Ismail A. Jalil saat melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Jumat (30/10/2026).
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Ayahwa itu menyebutkan, pelantikan dan pengisian jabatan merupakan langkah strategis untuk mengisi kekosongan posisi, memperkuat organisasi pemerintahan, serta memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.
Ia menjelaskan, proses mutasi dan promosi jabatan tersebut telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia serta dilaksanakan melalui tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, jabatan bukanlah hadiah ataupun tempat mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja, integritas, dan hasil nyata.
"Aceh Utara saat ini membutuhkan kerja cepat dan langkah konkret, terutama dalam percepatan rehabilitasi dan pemulihan pascabencana banjir, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan realisasi fisik dan keuangan anggaran yang berdampak langsung kepada masyarakat," tegasnya.
Ayahwa juga meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan program yang bersumber dari APBK Perubahan. Mengingat waktu pelaksanaan semakin terbatas menjelang akhir tahun, setiap kepala perangkat daerah diminta segera memetakan kegiatan yang belum terlaksana, sedang berjalan, maupun berpotensi mengalami keterlambatan.
Ia mengingatkan agar jajaran birokrasi tidak hanya disibukkan dengan rapat dan laporan administratif, tetapi harus mampu menghadirkan solusi serta memastikan seluruh program berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Secara khusus, Bupati menegaskan bahwa 100 hari pertama merupakan momentum penting bagi pejabat yang baru dilantik untuk membuktikan kemampuan dalam menjalankan amanah.
Para pejabat diminta segera melakukan konsolidasi organisasi, mengidentifikasi berbagai persoalan, menetapkan target prioritas, serta menunjukkan hasil kerja yang dapat dievaluasi secara objektif.
"Saya tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai berjanji. Saya membutuhkan pemimpin yang mampu mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, menggerakkan bawahannya, dan mencapai target yang telah ditetapkan," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila dalam 100 hari pertama pejabat tidak mampu memenuhi target, tidak menunjukkan perbaikan signifikan, atau gagal memberikan hasil sesuai kebutuhan organisasi, maka kelayakannya untuk tetap menduduki jabatan tersebut akan dievaluasi.
Jika hasil evaluasi menunjukkan pejabat bersangkutan tidak memenuhi kriteria jabatan, pemberhentian dari jabatan dapat dilakukan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.