“Sekarang informasi berkembang begitu cepat, sehingga kita IDI sangat rawan dengan masalah hukum, termasuk rumah sakit, puskesmas. Karena itu kita rangkai dengan seminar hukum agar kita lebih aman, paham hukum dan tidak merasakan was-was dalam bertugas,” ujarnya.
Di sisi lain, Aidil mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah tangga yang perlu mendapat perhatian bersama dalam sektor kesehatan Aceh Besar, di antaranya capaian angka imunisasi serta persoalan stunting yang belum mencapai target yang ditetapkan.
“Kita diharapkan teman-teman IDI Aceh Besar berkolaborasi dengan Dinkes Aceh Besar dan instansi lain. Dengan dukungan teman-teman, semoga nanti kita bisa berkontribusi semakin baik bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap dukungan, masukan, dan arahan dari Bupati Aceh Besar, sehingga IDI dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Aceh Besar.
Dukungan terhadap kolaborasi tersebut juga disampaikan Sekretaris IDI Wilayah Aceh dr. Izzidin Fadhil, MKM, yang mewakili Ketua IDI Wilayah Aceh dr. Muntadar, Sp.BA sekaligus melantik Pengurus IDI Cabang Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan PB IDI Nomor 0556/PB/A.4106/2026.
Izzidin menilai kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan IDI memiliki potensi besar untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat.
“Saya yakin dengan kolaborasi, semua bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh Besar. Pengurus IDI Aceh Besar ini saya lihat juga sangat kompak,” ujarnya.
Ia menegaskan, IDI Wilayah Aceh siap memberikan dukungan kepada IDI Aceh Besar, termasuk membantu mencari solusi terhadap berbagai tantangan pelayanan kesehatan dan kebutuhan tenaga medis.