| Musda Yusuf |
.jpg){kind=link}
Banda Aceh I Gebrak24.com - Aksi pemungutan uang lapak bagi pedagang takjil di Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai pungutan liar mengatasnamakan pemko Banda Aceh, mengingat tidak adanya surat edaran resmi yang dikeluarkan Walikota Illiza Saaduddin Djamal terkait hal tersebut.
"Sejak dulu tidak pernah ada terdengar heboh persoalan pungutan terhadap pedagang takjil mengatas namakan oknum dinas atau UPTD Pasar di Pemko Banda Aceh. Namun, sekarang justru pungutan terhadap pedagang kecil tersebut ketika para pedagang takjil mencari sedikit rejeki di bulan suci ramadhan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Preseden ini sungguh memilukan," ungkap Ketua DPD Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi), Musda Yusuf, Minggu 16 Maret 2025.
Yusuf menilai kutipan seperti ini tidaklah wajar terjadi, karena para pedagang yang berjualan takjil mayoritas itu bukanlah pedagang tetap tetapi hanya pada bulan ramadhan saja. Apalagi, mereka berjualan tidak pada lapak yang disediakan Pemko tapi cuma membuat meja atau tenda sendiri tanpa adanya pembinaan ataupun perhatian apapun dari Pemko.
"Ini diduga sejenis pemalakan atau pungli yang memang harus ditertibkan. Kami minta kepada Polresta Banda Aceh sebagai mitra masyarakat untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pungli ini," tegasnya.
Kata Yusuf, jika untung yang diperoleh pedagang takjil itu hanya Rp. 200 perak per kue, maka untuk membayar uang kutipan Rp 5.000 itu keuntungan dari penjualan 25 buah kue, apalagi jika lebih dari itu tentu akan Bayangkan saja jika jualan mereka belum laku pada hari itu.
"Masyarakat berjualan takjil berupa kue dan minuman itu hanya mendapat untung sangat sedikit, lalu dibebankan pungutan-pungutan lapak seperti itu, sungguh memberatkan masyarakat yang berjualan takjil," sebutnya.
Lanjut Yusuf, jika pun alasan Pemko Banda Aceh di bawah kepemimpinan Illiza bahwa pengutipan terhadap pedagan takjil seperti viral di media sosial itu merupakan bagian dari pengutipan retribusi resmi, maka kebijakan itu patut disebut sebagai kebijakan yang tak punya hati. Banyak sumber-sumber PAD dan retribusi dari usaha kuliner yang seyogyanya bisa dimaksimalkan seperti hotel, restoran, rumah makan dan sebagainya. Lalu, kenapa masyarakat kecil yang jadi sasaran. "Pemerintah itu seharusnya membantu masyarakat bukan menjajah masyarakat kecil dengan kutipan-kutipan yang tak masuk akal. Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana cara masyarakat yang punya ketrampilan buat kue misalkan dibantu dan difasilitasi agar bisa mampu menjadikan keterampilannya itu untuk menafkahi keluarganya, bukan justru sudah pembinaan tak ada dari pemerintah, para pedagang kecil seperti pedagang takjil yang berjualan malah dikenakan beban pungutan," jelasnya.