Mahasiswa juga menyarankan agar Walikota Illiza lebih sering melihat ke bawah jangan sibuk dengan pencitraan. "Jika itu kebijakan walikota, maka seyogyanya ada pertimbangan mana pedagang yang layak dikutip mana yang tidak, kemudian sampaikan dalam bentuk surat edaran. Jika tidak ada surat edaran atau pengumuman resminya, maka itu dapat dikatakan pungli. Jika itu termasuk pungli, maka harus ditindak oleh penegak hukum," sebutnya.
Yusuf melanjutkan, Illiza sebagai kepala daerah tidak boleh mengambil kebijakan hanya dengan melihat kondisi kehidupannya yang mewah tanpa memikirkan nasib masyarakat kecil. "Mungkin bagi seorang Walikota atau pejabat dinas yang hidupnya bergelimpang kemewahan, uang seperti itu kecil. Tapi bagi masyarakat kecil seperti pedagang takjil kutipan-kutipan seperti itu jelas memberatkan, karena mereka berjualan mengumpulkan sedikit rejeki hanya unruk memenuhi kebutuhan keluarga di bulan suci ramadhan, dengan sedikit harapan dapat membantu keuangan mereka menghadapi lebaran,"katanya.
Yusuf juga mengatakan, jika Illiza adalah pemimpin yang punya hati nurani, maka pengadaan mobil dinas mewah walikota milyaran rupiah itu akan ditolak dan uangnya akan diberikan untuk membantu pedagang kecil.
"Setelah tragedi memilukan ini, sebagai wujud kepeduliannya, kami juga menyarankan kepada Walikota Banda Aceh agar menolak mobil dinas milyaran rupiah itu dan mengalihkan anggarannya untuk membantu serta membina pedagang kecil di Banda Aceh," pungkasnya.