Oleh: PakJaras
Belakangan ini, suhu diplomatik di Asia Tenggara mendadak memanas. Pemicunya adalah sikap reaktif Malaysia yang melayangkan teguran keras terhadap Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya. Pangkal persoalannya sederhana namun fundamental. Indonesia mengeluarkan pendapat mengenai kedaulatan di Selat Malaka. Respons Malaysia yang begitu cepat justru menyingkap kegagalan etika diplomasi kebangsaan dalam menghormati tetangga serumpun.
Ironi Etika dan Diplomasi Megafon
Diplomasi seharusnya menjadi jembatan musyawarah, bukan palu hakim. Tindakan Malaysia yang langsung melayangkan teguran terbuka di media massa saat Indonesia baru menyatakan perspektif nasionalnya adalah kecacatan protokol. Dalam tradisi _The ASEAN Way_, setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menyuarakan kepentingannya. Namun Malaysia justru memilih *Diplomasi Megafon* yang bersifat provokatif. Ini bukan sekadar masalah komunikasi, melainkan upaya menekan aspirasi Indonesia atas wilayah yang secara historis melekat dengan kita.
Tinjauan Sosiologis: Insecurity dan Hegemoni Semu
Secara sosiologis, reaksi keras Malaysia dapat dibaca sebagai bentuk kecemasan kolektif. Malaysia menyadari bahwa secara geografis, ekonomi, dan beban ekologis, Indonesia memikul tanggung jawab terbesar di Selat Malaka.
Teguran instan tersebut adalah upaya mempertahankan hegemoni semu yang selama ini dinikmati melalui aturan internasional formal seperti UNCLOS 1982. Namun mereka lupa bahwa hukum positif sering gagap membaca realitas sosiologis masyarakat pesisir Nusantara yang telah ribuan tahun menggantungkan hidup pada selat ini. Sikap reaktif mereka adalah cermin rasa takut kehilangan dominasi di jalur yang diklaim sebagai milik bersama, tetapi enggan berbagi beban tanggung jawab yang setara.
Membangkitkan Memori Nusantara: Melampaui UNCLOS
Kita harus berani mengingatkan dunia, terutama Malaysia, bahwa jauh sebelum UNCLOS disahkan pada 1982, kedaulatan Nusantara atas Selat Malaka sudah bersifat mutlak.
*Sriwijaya dan Majapahit* bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Mereka adalah bukti bahwa nenek moyang kita telah menguasai navigasi, keamanan, dan tata kelola maritim di selat tersebut saat entitas politik lain di kawasan belum terbentuk secara jelas.
Selat Malaka adalah *Nadi Nusantara*. Menyatakan bahwa Indonesia tidak punya hak lebih atas selat ini adalah pengingkaran terhadap fakta sejarah dan geografi.
Gema Sejarah: Pidato Ganyang Malaysia Bung Karno
Dalam konteks ketegasan menjaga marwah bangsa, kita tidak bisa lepas dari sejarah Dwikora 1963. Saat itu, Presiden Soekarno menegaskan sikap Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dinilai sebagai proyek neokolonialisme. Dalam pidatonya yang berapi-api di Jakarta, 3 Mei 1964, Bung Karno menyatakan: