ALAMP AKSI juga mendesak Kejaksaan memanggil seluruh pihak yang berkaitan dengan proyek, termasuk pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta penyedia material apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Selain penegakan hukum, organisasi tersebut meminta pemerintah membuka dokumen proyek kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran negara.
Mahmud menilai pembangunan rumah ibadah semestinya menjadi contoh pelaksanaan proyek yang bersih dan akuntabel, bukan justru memunculkan dugaan penyimpangan.
"Masjid adalah simbol amanah. Karena itu kami mengingatkan, jangan sampai ada mafia proyek yang berlindung di balik pembangunan rumah ibadah. Kalau memang tidak ada penyimpangan, tentu proses hukum akan membuktikannya. Tetapi jika ada pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu," tegasnya.
ALAMP AKSI menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. (rls/ops/mi)