Komponen pelaporan untuk pedagang besar mencakup asal barang, jumlah/volume pengadaan, dan pendistribusian barang per KBLI. Bagi pedagang besar tanpa sistem informasi, ini berarti harus membangun pencatatan arus masuk-keluar dari nol.
Sementara untuk pedagang eceran, kewajiban pelaporan jumlah dan sebaran gerai serta tenaga kerja memang lebih ringan—tetapi tetap membutuhkan kapasitas administratif yang tidak selalu tersedia di UMK.
Mahalli juga merincikan tentang studi akademik terhadap implementasi Permendag 22/2021 menunjukkan bahwa hingga 2023, hanya sekitar 0,3% pedagang besar KBLI 46 yang pernah
menyampaikan laporan . Penyebab utamanya: biaya kepatuhan dan keterbatasan kapasitas, di samping faktor ketidaktahuan dan persepsi tidak ada manfaat .
Sementara rancangan LKUD saat ini tidak membedakan intensitas kewajiban antara pedagang besar skala besar dan pedagang besar skala mikro, sehingga berpotensi mengulang pola yang sama.
3. "Self declaration tanpa verifikasi menciptakan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
LKUD mengadopsi mekanisme self declaration: pelaku usaha mengisi langsung di Inatrade, tanpa mengunggah dokumen, dan output-nya berupa tanda bukti lapor elektronik. Desain ini menurunkan hambatan awal, tetapi efektivitasnya sepenuhnya bergantung pada verifikasi setelahnya," papar Mahalli.(tiar).