Menurut Haji Uma, dirinya memberikan atensi serius terhadap masalah ini karena pelanggaran tata kelola lingkungan serta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi jika pembukaan lahan tersebut bukan dimiliki oleh masyarakat kecil atau eks kombatan, tapi mafia tanah dengan memanfaatkan identitas masyarakat kecil.
Haji Uma menilai, langkah hukum Polda Aceh terhadap kasus dugaan perambahan hutan di Kabupaten Bireuen menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum secara menyeluruh terhadap tindak perambahan serta alih fungsi kawasan hutan secara ilegal diberbagai daerah lain di Aceh kedepannya.
“Langkah hukum terhadap perambahan hutan di Bireuen kita harap menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum menyeluruh di berbagai daerah lain di Aceh kedepannya. Kita menaruh harapan besar kepada Kapolda Aceh dan selaku anggota DPD RI asal Aceh, kita akan mendukung penuh”, harapnya. (rel/red).