"Zero defisit bukan hanya soal menyeimbangkan angka dalam APBK. Yang lebih penting adalah membangun tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Kalau rekomendasi BPK masih banyak yang belum selesai, tentu masyarakat akan mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut dijalankan," lanjutnya.
Sorotan terhadap tata kelola keuangan ini juga menjadi ujian bagi komitmen Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid Bancin, yang sejak awal masa kepemimpinannya berulang kali menyampaikan target "zero defisit" atau mengembalikan kondisi keuangan daerah menjadi sehat tanpa defisit anggaran. Komitmen tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya membangun kembali kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBK yang lebih disiplin, transparan, dan akuntabel.
Namun, menurut Ketua DPP BEM-TR, Muhammad Syariski, target zero defisit tidak akan bermakna jika persoalan tata kelola yang menjadi temuan BPK tidak segera diselesaikan. Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya fokus menutup defisit fiskal, tetapi juga harus memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas agar tidak terus menjadi temuan berulang.
"Keuangan daerah adalah amanah rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Muhammad Syariski. (rls/ops/red/mi).