Ia menilai persoalan kesehatan masyarakat di Aceh Singkil masih membutuhkan perhatian serius sehingga penggunaan dana BOK harus diarahkan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan di lapangan.
Budi Harjo juga meminta Bupati Aceh Singkil mengevaluasi kinerja Plt Kadinkes, khususnya terkait transparansi pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
“Jabatan Plt bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Justru harus menunjukkan kinerja, keterbukaan, dan keseriusan dalam mengelola anggaran publik. Kalau pengelolaan anggaran kesehatan saja tidak bisa dijelaskan secara terbuka, bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan?” katanya.
Budi Harjo menegaskan bahwa sorotan terhadap anggaran BOK tersebut bukan merupakan tuduhan adanya penyimpangan dalam penggunaannya.
Ia hanya meminta agar seluruh pengelolaan anggaran dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program kesehatan di Aceh Singkil.
Menurutnya, transparansi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan anggaran kesehatan benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata bagi pelayanan kesehatan. (rls/red)