Oleh: Muhammad Mas'ud Silalahi, S.Sos (Aktifis Sosial-Politik)
Ada satu ancaman yang sering kali tidak terlihat, tetapi perlahan-lahan menggerogoti sebuah bangsa dari dalam: korupsi yang telah berubah menjadi ideologi.
Jika ideologi tertentu berusaha mengubah tatanan negara melalui gagasan dan gerakan politik, maka “ideologi korupsi” bekerja dengan cara yang jauh lebih senyap. Ia menyusup melalui transaksi, kepentingan, kolusi, nepotisme, manipulasi anggaran, hingga penyalahgunaan kekuasaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, korupsi tidak selalu hadir dengan wajah yang menakutkan. Ia bisa datang dengan jas dan dasi, duduk di ruang-ruang kekuasaan, berbicara tentang pembangunan, pelayanan publik, bahkan atas nama kepentingan rakyat.
Ketika korupsi menjadi kebiasaan, yang rusak bukan hanya keuangan negara. Yang dihancurkan adalah kepercayaan publik.
Jalan yang seharusnya dibangun menjadi proyek bermasalah. Anggaran pendidikan bisa kehilangan daya guna. Pelayanan publik melemah. Kesempatan yang seharusnya diberikan berdasarkan kemampuan berubah menjadi transaksi kepentingan.
Di titik tertentu, masyarakat bahkan bisa dibuat terbiasa dengan kalimat berbahaya: “Memang begitulah sistemnya.”
Kalimat itulah yang harus dilawan.
Sebab ketika korupsi dianggap sebagai sesuatu yang normal, bangsa ini tidak lagi sekadar menghadapi pelaku korupsi. Kita sedang menghadapi budaya yang memberi ruang bagi korupsi untuk terus hidup.
Karena itu, perang melawan korupsi tidak cukup hanya dengan menangkap satu-dua orang. Yang harus dibongkar adalah ekosistemnya: mentalitas transaksional, penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, permainan proyek, serta budaya permisif terhadap kekuasaan yang menyimpang.
Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi serius:
Apakah kita hanya marah ketika korupsi menjadi skandal besar, tetapi diam ketika praktik kecilnya terjadi di depan mata?