Oleh: PakJaras
Medan I Gebrak24.com - Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan seharusnya menjadi bukti hadirnya negara untuk menjamin hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun di lapangan, niat mulia itu kerap dibajak menjadi bancakan sistematis.
Tata kelola yang hanya mengejar keuntungan komersial, tanpa etika, telah mengubah PSU menjadi bom waktu yang menggerogoti APBN/APBD. Kebocoran ini bukan lagi sekadar salah hitung, melainkan kejahatan struktural yang dijalankan lewat kongkalikong pengembang, kontraktor, dan oknum birokrasi.
### "Alergi SNI" dan Pabrik Paving Ilegal yang Merajalela
Di balik karut-marut infrastruktur perumahan subsidi, terlihat jelas: *sebagian besar pengembang dan mitranya mengidap "Alergi SNI"*. Standar Nasional Indonesia yang seharusnya menjadi pagar mutu justru dianggap beban yang menghambat keuntungan.
Mentalitas jalan pintas membuat kepatuhan teknis dikesampingkan. Demi margin besar, pengembang lebih memilih material industri rumahan tanpa sertifikasi. Kondisi ini diperparah oleh hulu produksi: *banyak pabrik paving block beroperasi tanpa SNI*, memproduksi material rapuh secara massal, tapi tetap bebas menyuplai proyek negara. Ironisnya, pengawas kerap membutakan mata.
### Anatomi Kejahatan Infrastruktur: Paving Remuk dan Bencana Ekologis
Akibat "Alergi SNI" dan pasokan material ilegal tampak nyata pada dua kegagalan: *jalan paving yang hancur* dan *drainase yang ambruk* pasca-serah terima aset.
- *Modus Jalan Paving*: Paving blok K-250 sesuai standar diganti dengan produk non-SNI K-100 atau K-150. Saat BAST ditandatangani, jalan terlihat rapi. Beberapa bulan kemudian, material remuk tak berbentuk karena tak kuat menahan beban.
- *Modus Parit Beton*: Saluran drainase menggunakan beton "banci" yang minim semen. Dinding retak, patah, dan ambruk ke dasar saluran karena tak mampu menahan tekanan tanah.
Hasilnya adalah *bencana ekologis buatan*. Puing beton menyumbat aliran air, memicu banjir di permukiman, dan merusak fasilitas publik.
Di titik ini negara menanggung *beban ganda*. Setelah menggelontorkan anggaran pembangunan, pemerintah daerah harus kembali mengeluarkan APBD untuk normalisasi saluran dan perbaikan jalan yang rusak sebelum waktunya.
### Manipulasi Uji Mutu: Menghentikan Praktik "Uji Lab di Balik Meja"