Bagus Oktafian Abrianto (Dosen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga)
Berita penangkapan dan penetapan tiga jenderal Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyita perhatian publik. Dalam konferensi pers pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa penyadapan tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026, tanpa terkait proses penegakan hukum yang sah. Ketiga tersangka kemudian ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Penetapan tersangka tentu belum merupakan putusan bersalah. Namun, kabar ini mengajukan pertanyaan mendasar: bagaimana perangkat negara yang seharusnya melindungi masyarakat justru diduga digunakan untuk menyadap kepala negara di luar kewenangan yang dibenarkan hukum?
Perdebatan tidak boleh berhenti pada siapa menyadap siapa. Persoalan yang lebih menentukan ialah dari mana kewenangan menyadap diperoleh, untuk tujuan apa kewenangan itu diberikan, dan siapa yang memastikan penggunaannya tetap berada dalam batas hukum. Ketika kewenangan tersebut menyentuh komunikasi presiden, taruhannya mencakup hak pribadi sekaligus kemungkinan terpaparnya informasi strategis negara.
Dalam hukum administrasi, kepemilikan perangkat tidak melahirkan kewenangan. Kemampuan membuka percakapan seseorang merupakan persoalan teknologi; hak untuk melakukannya merupakan persoalan hukum. Pangkat, kedekatan dengan kekuasaan, atau akses ke sistem penyadapan tidak dapat menggantikan dasar kewenangan yang ditetapkan undang-undang. Negara hukum justru dibangun agar kemampuan memaksa tidak otomatis berubah menjadi kebebasan bertindak.
Kewenangan melekat pada jabatan menurut hukum, bukan menjadi milik pribadi pemegang jabatan. Karena itu, tugas umum Polri untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai izin menyadap setiap orang. Pemberian tugas harus dibedakan dari pemberian instrumen yang membatasi hak. Semakin jauh suatu tindakan memasuki kehidupan pribadi, semakin jelas pula dasar dan pembatasannya harus dirumuskan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pembatasan privasi melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang. Pesannya tetap relevan: tindakan yang dapat membuka percakapan paling pribadi tidak boleh bergantung pada kebijakan internal lembaga semata. Peraturan internal diperlukan untuk menata pelaksanaan, tetapi tidak dapat menjadi sumber kewenangan baru yang melampaui undang-undang.
Pasal 136 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menyebut penyadapan untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan pengaturannya kepada undang-undang mengenai penyadapan. Ketentuan itu tidak patut dibaca sebagai cek kosong. Penggunaannya harus ditautkan pada dasar undang-undang yang berlaku bagi perkara dan lembaga bersangkutan. Kewenangan sebuah lembaga tidak otomatis dapat dipinjam lembaga lain hanya karena sama-sama menjalankan fungsi penegakan hukum.
Dari sudut hukum administrasi, pengujian perlu diarahkan pada sumber kewenangan, prosedur, dan tujuan tindakan. Siapa yang memerintahkan? Apa dasar hukumnya? Perkara apa yang sedang ditangani? Mengapa sasaran tertentu dipilih? Berapa lama penyadapan berlangsung? Pertanyaan tersebut harus dapat dijawab sebelum keberhasilan operasi dijadikan pembenaran. Temuan yang berguna tidak dengan sendirinya menyembuhkan tindakan yang sejak awal tidak berwenang.
Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyediakan kerangka larangan penyalahgunaan wewenang, termasuk tindakan tanpa dasar kewenangan dan penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuannya. Dalam kerangka ini, alat penyidikan yang digunakan untuk memantau lawan politik atau mengumpulkan bahan tekanan pribadi memperlihatkan persoalan penyimpangan tujuan. Analisis tersebut tidak otomatis menentukan forum sengketanya; tindakan dalam proses pidana tetap harus diperiksa menurut mekanisme hukum acara yang relevan.
Dalih diskresi juga harus ditempatkan secara tepat. Diskresi membantu pejabat mengambil keputusan dalam ruang yang dibenarkan hukum, bukan menciptakan sendiri kekuasaan untuk membatasi hak. Demikian pula perintah atasan: ia perlu diuji dasar, ruang lingkup, dan keabsahannya. Jika cukup dengan perintah hierarkis, perlindungan privasi akan bergantung pada kehendak orang yang menguasai rantai komando.