Pontianak, Kalbar I Gebrak24.com - Sebagai warga Kalimantan Barat yang sangat mengharapkan tegaknya supremasi hukum, kami, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Herman Hofi Law", menilai bahwa kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud selama penegakan hukum masih bersifat ambigu. Dalam hal ini, Polri, khususnya para penyidik, memegang peran yang sangat penting sebagai front terdepan dalam penegakan hukum di negara kita. (27/1)
Undang-undang memberikan kewenangan besar kepada penyidik, mulai dari menerima laporan atau pengaduan tindak pidana, menangkap, menahan, melakukan penggeledahan, menyita barang bukti, hingga memeriksa surat, saksi, dan tersangka. Semua kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang justru merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, kami meminta agar Kapolda Kalbar segera mengambil langkah-langkah evaluasi terhadap kinerja penyidik di semua tingkatan, mulai dari Polsek, Polres, hingga Polda cetusnya.
Kapolda sebagai pemimpin tertinggi di jajaran kepolisian Kalimantan Barat harus bertanggung jawab penuh atas seluruh proses hukum yang ada, termasuk dalam penegakan hukum yang sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip keadilan.
Beberapa hal yang kami anggap penting untuk segera ditindaklanjuti oleh Kapolda Kalbar dalam rangka memperbaiki kinerja penyidik dan penegakan hukum di Kalbar, antara lain:
1. Memanggil Kapolres Se-Kalimantan Barat untuk Evaluasi Penegakan Hukum
Kapolda perlu memanggil seluruh Kapolres yang berada dalam wilayah hukum Polda Kalbar untuk meminta penjelasan terkait berbagai perkembangan penegakan hukum dan penyelesaian aduan masyarakat (dumas) di masing-masing Polres. Hal ini penting agar Kapolda dapat memastikan proses penegakan hukum berjalan dengan baik dan tidak ada laporan yang terabaikan.