Indikasi di Wilayah Konsesi Harus Menjadi Perhatian
Mas'ud menilai salah satu hal yang harus diperiksa secara serius adalah keberadaan titik panas di sekitar maupun di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Pemerintah sendiri telah melakukan langkah tersebut.
Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan melakukan pengawasan terhadap empat pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, yakni PT Wanakerta Eka Lestari, PT Finantara Intiga, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan PT Wana Subur Persada.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, personel, serta sistem pengendalian kebakaran masing-masing perusahaan menghadapi musim kemarau.
“Kalau pemerintah sendiri melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pemegang izin kehutanan, artinya pengawasan terhadap kawasan konsesi memang sangat penting. Karena itu, setiap kebakaran yang muncul di kawasan seperti ini harus ditelusuri secara objektif,” kata Mas'ud.
Ia meminta APH tidak berhenti pada pemadaman. Riwayat titik panas, batas konsesi, status lahan, aktivitas perusahaan, perubahan tutupan lahan, hingga sumber api harus dibandingkan dan dianalisis.
Bukan Sekadar Dugaan, Kasus Korporasi Pernah Terungkap
Mas'ud juga mengingatkan bahwa persoalan karhutla yang melibatkan korporasi bukan sesuatu yang sama sekali baru di Kalimantan.
Pada 2019, misalnya, Polda Kalimantan Barat pernah menetapkan 58 orang dan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai tersangka dalam perkara karhutla. Saat itu, polisi menyebut telah menangani puluhan kasus kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat.
Pada tahun yang sama, data Polri juga mencatat penanganan perkara karhutla di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, termasuk dua korporasi di Kalimantan Barat dan satu korporasi di Kalimantan Tengah yang masuk dalam penanganan kasus karhutla.
Bahkan, penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara karhutla telah menghasilkan putusan perdata dengan nilai sangat besar. Salah satu contoh yang dicatat pemerintah adalah perkara PT Waringin Agro Jaya, di mana gugatan perdata KLHK terkait karhutla dikabulkan hingga sekitar Rp466 miliar setelah upaya banding perusahaan ditolak.
Contoh lain datang dari Kalimantan Tengah. PT Hermes Sugar Indonesia diketahui mengajukan kasasi setelah divonis membayar sekitar Rp266 miliar dalam perkara kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla memang memiliki dimensi hukum yang serius dan tidak selalu berhenti pada faktor alam.
Pemerintah Sendiri Pernah Menemukan Indikasi di Kawasan Korporasi