Data penegakan hukum pemerintah juga memperlihatkan bahwa pengawasan terhadap perusahaan menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.
Pada periode 2015-2021, data KLHK mencatat 1.022 sanksi administratif terkait penegakan hukum karhutla, disertai pengawasan perusahaan, gugatan perdata, perkara pidana, serta fasilitasi penanganan bersama Polri dan kejaksaan.
Sementara dalam penanganan karhutla 2023, KLHK pernah menyurati 220 korporasi yang terindikasi memiliki titik panas di wilayah konsesinya. Dari jumlah tersebut, surat peringatan terbanyak diberikan kepada perusahaan di Kalimantan Barat sebanyak 58 surat, Kalimantan Tengah 43 surat, dan Kalimantan Timur 26 surat.
Bagi Mas'ud, data tersebut seharusnya menjadi pelajaran penting.
“Jangan sampai setiap tahun kita hanya melihat api, memadamkan api, lalu selesai. Setelah api padam, persoalan dianggap selesai. Padahal pertanyaan terpenting justru harus dijawab: dari mana api itu berasal, bagaimana api bisa menyebar, siapa yang menguasai lahannya, apakah kewajiban pencegahan sudah dijalankan, dan apakah ada pelanggaran hukum?” ujarnya.
APH Diminta Berani Membuka Tabir
Mas'ud menegaskan, dirinya tidak ingin menuduh pihak tertentu sebagai pelaku tanpa bukti. Namun, menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai penyebab kebakaran yang terjadi berulang kali.
Karena itu, ia meminta Polri, Kejaksaan, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta instansi terkait bekerja secara terpadu.
Investigasi, menurutnya, harus mencakup pemeriksaan titik awal api, analisis citra satelit, penelusuran hotspot, pemeriksaan kondisi lahan, pengecekan kepatuhan pemegang izin, hingga pemeriksaan kemungkinan adanya aktivitas pembukaan lahan yang melanggar ketentuan.
“Kalau memang penyebabnya alam, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat berdasarkan bukti. Kalau karena kelalaian, harus ada pertanggungjawaban. Dan kalau ternyata ditemukan unsur kesengajaan atau tindak pidana, jangan ada kompromi. Siapa pun pelakunya harus berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kerusakan hutan Kalimantan bukan hanya persoalan hilangnya pepohonan.
Hutan adalah habitat satwa, penyimpan karbon, pengatur tata air, sekaligus ruang hidup masyarakat. Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya vegetasi, tetapi juga fungsi ekologis yang membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan.
Jangan Sampai Api Padam, Tetapi Permainan Tetap Berjalan
Mas'ud berharap momentum karhutla 2026 menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan membuka setiap dugaan pelanggaran secara transparan.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pemerintah telah bekerja. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum benar-benar bekerja.