nasional

Ketua Fraksi PDIP Lamongan: BPJS Tidak Boleh Berbisnis Dengan Rakyat, Dorong Presiden Prabowo Evaluasi Menyeluruh Data dan Kinerja BPJS

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:37 WIB

Erna Juga Menyampaikan Pemda Lamongan Harus Jemput Bola dalam Penanganan Kesehatan. Kritiknya, Buat apa BLUD Ratusan Milyar kalau itu hanya Neraca saja dan Tidak mampu menyelesaikan Persoalan Kesehatan Rakyat.

Pemda Lamongan harus peka dalam urusan kesehatan masyarakat. Saat masyarakat sehat mereka akan produktif. Harapannya kedepan tidak ada lagi masyarakat pengguna BPJS PBI JKN masuk IGD dengan kondisi gawat darurat tapi hanya dilihat dari juklak kegawat daruratan tidak dilihat dari penyakit apa yang di derita. Sehingga dilayani namun harus mendaftar opname dengan Biaya Umum. Membiarkan Pasien lebih dari 6 jam di IGD itu bagian dari ketidakprofesionalan Rumah Sakit.  (rls/red).

Halaman:

Terkini