|
-
|
| M.Nur,SH |
Aceh I Gebrak24.com - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh, M. Nur, S.H menilai kehadiran negara dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera belum sepenuhnya mampu mengembalikan kewibawaan bangsa. Meski negara telah hadir melalui berbagai aksi nyata di lapangan, upaya pemulihan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat terdampak.
Sejumlah kementerian dan lembaga negara sebenarnya telah melakukan berbagai langkah cepat. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyalurkan bantuan biaya hidup senilai Rp17 miliar bagi mahasiswa dan dosen terdampak. Bantuan tersebut diberikan kepada 15.833 mahasiswa PIP, 3.100 mahasiswa ADik, dan 554 dosen, di mana mahasiswa menerima Rp1.250.000 per bulan selama tiga bulan dan dosen Rp4.500.000 per bulan selama dua bulan
Di sektor infrastruktur dasar, Kementerian Pekerjaan Umum tengah memulihkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Di Aceh Tamiang, pembangunan tiga SPAM sedang diproses dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan. Selain itu, 334 unit sarana sanitasi sementara telah disalurkan, serta pengerahan 1.130 personel dan 872 alat berat di tiga provinsi. Kementerian PU juga mencatat kebutuhan sekitar 69 jembatan Bailey untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai solusi jangka panjang. Pada tahap awal, 2.603 unit rumah ditargetkan terbangun, dengan realisasi awal meliputi 118 unit di Tapanuli Tengah, 200 unit di Kota Sibolga, dan 103 unit di Tapanuli Utara.
Untuk sektor energi, Kementerian ESDM melaporkan bahwa hingga 18 Desember 2025, 274.419 dari 274.564 pelanggan terdampak di Sumatera Barat telah kembali menikmati aliran listrik, sementara 145 pelanggan masih mengalami pemadaman di wilayah Jorong Lambeh (FCO Tulang Gajah Tinggi).
M. Nur mengatakan, sejak awal bencana, negara telah mengerahkan TNI dan Polri untuk membuka akses distribusi bantuan, melakukan pembersihan wilayah terdampak, serta menurunkan alat berat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi strategis lainnya. “Itu menunjukkan negara hadir dalam penanggulangan bencana Sumatera,” kata dia.
Namun, hampir satu bulan pascabencana, kondisi di lapangan masih membutuhkan kerja ekstra. Menurutnya, kehadiran negara belum dirasakan optimal oleh masyarakat. “Masyarakat menginginkan penyelesaian cepat, terutama soal perumahan, pemulihan sawah agar kembali produktif, pembangunan dan perbaikan akses jalan, serta jaminan ekonomi bagi warga yang terdampak,” ujarnya.