nasional

Bencana Sumatera: Momentum Pemerintah Buktikan Kehadiran dan Kedaulatan Bangsa

Jumat, 26 Desember 2025 | 10:00 WIB


Ia menegaskan penanganan bencana tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Negara harus bekerja penuh dan berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan pencabutan sejumlah konsesi perkebunan sawit di wilayah rawan bencana seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, dan Bener Meriah, yang dinilai mengalami kerusakan hutan dan lahan paling parah.


“Jika pemulihan ekonomi tidak segera dilakukan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Lahan pertanian rusak, infrastruktur lumpuh, dan ini berpotensi melahirkan masalah baru berupa kemiskinan,” kata M. Nur.


Meskipun penetapan status bencana nasional tidak lagi menjadi perdebatan, M. Nur menilai negara tetap harus menunjukkan kewibawaannya dengan memaksimalkan penggunaan dana APBN dan dukungan pemerintah pusat. “Daerah memiliki keterbatasan anggaran,” ujarnya.


Ia menegaskan anggapan bahwa negara belum bekerja adalah keliru. Menurutnya, kehadiran kepala daerah, TNI, dan Polri di lapangan merupakan bukti negara telah hadir. “Ribuan personel bekerja siang dan malam, dan itu patut diapresiasi,” katanya.


Namun demikian, M. Nur mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif terhadap kritik publik. Negara, kata dia, harus terus bekerja dan menyampaikan progres penanganan bencana secara terbuka kepada masyarakat. “Jangan sampai negara baru bergerak setelah kritik keras muncul. Negara harus bekerja cepat, konsisten, dan transparan agar kehadirannya benar-benar dirasakan,” ujarnya.


Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penanganan bencana Sumatera merupakan tanggung jawab negara sepenuhnya untuk memulihkan kehidupan masyarakat terdampak dan menjaga kewibawaan bangsa. ***

Halaman:

Terkini