Pasal 5 tentang Landasan, Pasal 7 tentang Maksud dan Tujuan, Pasal 8 tentang Usaha, Pasal 12 tentang Struktur Organisasi, dan Pasal 13 tentang Struktur Organisasi.
Begitu juga di dalam Anggaran Rumah Tangga. Ada 5 pasal yang menjadi pertimbangan BPP Hipmi membentuk caretaker. Pasal 19 tentang Badan Pengurus Daerah, Pasal 22 tentang Persyaratan Anggota Badan Pengurus, Pasal 23 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Umum dan Pembentukan Badan Pengurus Pusat, Pasal 26 tentang Dewan Kehormatan, dan Pasal 27 tentang Dewan Pembina.
Bahkan ada Peraturan Organisasi (PO). Pertama PO Nomor 01/PO/HIPMI/07/2023 tentang Tata Kelola Organisasi. Kedua, PO Nomor: 03/PO/HIPMI/07/2023 tentang Tata Kelola Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang.
Aufar Hutapea mengatakan, tim caretaker ini bertugas untuk mengkoordinir, melakukan konsolidasi organisasi serta mempersiapkan musda.
Dalam waktu dekat, kami akan terbang ke Aceh untuk melakukan hal hal tersebut, dengan begitu, kegiatan organisasi BPD Hipmi Aceh bisa kembali berjalan," Adapun masa kerja tim maksimal hanya 6 bulan pungkas Aufar Hutapea. ***