"Bukan hanya itu DJP juga terus mengembangkan transformasi digital perpajakan di Indonesia melalui implementasi core tax atau CTAS. Kita berharap melalui CTAS memberi kemudahan bagi wajib pajak terutama dalam penggunaan teknologi digital tersebut," pinta Saragi.
Dia menambahkan dengan CTAS tak ada lagi perekaman administrasi pajak secara manual atau diperiksa oleh manusia. Artinya sedikit sekali intervensi manusia dalam memproses data input, soalnya datanya digital.
"Justru itu AKP2I mengapresiasi DJP mengimplementasikan CTAS sehingga sistem perpajakan di Indonesia semakin kredible dan akuntable dan efektif. Tentu kita berharap melalui CTAS semuanya serba mudah dan cepat sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Mudah-mudahan CTAS dapat diterapkan di awal 2025 mendatang," pungkas Saragi
CTAS sendiri imbuh Saragi berdasarkan PP No 40 Tahun 2018 tentang Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan dan Keputusan Menteri Keuangan No 483 Tahun 2020 yang ditandatangani Sri Mulyani.(bay)