Kritik Wilson Lalengke juga menyasar pada klaim bombastis mengenai pengiriman bantuan kemanusiaan yang konon diangkut oleh armada besar. Narasi yang beredar di media menyebutkan adanya pergerakan hingga 50 kapal yang membawa logistik bantuan untuk masyarakat Gaza. Namun, Wilson mempertanyakan validitas faktual dari klaim tersebut.
"Banyak narasi besar diembuskan seolah-olah rombongan ini membawa bantuan masif menggunakan puluhan kapal. Pertanyaannya sangat sederhana: Di mana bantuan kemanusiaan dari 50 kapal itu sekarang? Sampai detik ini, tidak ada satu pun bukti visual, dokumen manifesto muatan kargo, ataupun publikasi resmi yang valid yang menunjukkan keberadaan fisik bantuan tersebut dibawa oleh kelompok ini. Publik jangan disuguhi dongeng jurnalisme yang manipulatif," tegas lulusan pascasarjana Global Ethics dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.
Ketiadaan transparansi ini memperkuat dugaan bahwa atribut jurnalis dan tameng "misi kemanusiaan" kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu sebagai komoditas jurnalisme umpan (clickbait) atau kampanye pencarian dana publik (fundraising) yang akuntabilitasnya patut dipertanyakan.
Sebagai tokoh pers senior, Wilson Lalengke mengingatkan bahwa jurnalis harus menempatkan diri sebagai kelompok intelektual yang mengedepankan verifikasi fakta dan kepatuhan terhadap koridor hukum internasional. Menggunakan identitas pers untuk menyusup ke wilayah konflik dengan menumpangi agenda politik atau gerakan sosial non-jurnalisme, seperti Flotilla, adalah bentuk pelanggaran kode etik serius yang mencederai integritas profesi jurnalis lain di tanah air.
Kritik Wilson Lalengke ini sejatinya menjadi refleksi bersama bahwa solidaritas kemanusiaan global harus disalurkan melalui jalur-jalur resmi multilateral yang legal dan diakui dunia, seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC) atau badan resmi PBB (UNRWA). Menolak tunduk pada logika hukum internasional dan memaksakan aksi nekat demi publisitas pribadi hanya akan melahirkan pahlawan-pahlawan semu yang justru memperpanjang rantai persoalan di tanah Palestina. (TIM/Red)