"Kalau klaim BPJS tidak cair, tentu cash flow rumah sakit terganggu. Dampaknya berantai. Vendor obat tidak dibayar, obat menjadi langka, jasa medis dokter dan perawat tertunda. Yang akhirnya menjadi korban tetap masyarakat," katanya.
Mahmud menilai persoalan tersebut mencerminkan kegagalan manajemen dalam melakukan mitigasi risiko.
"Rumah sakit tidak boleh dikelola dengan pola reaktif. Semua sudah bisa diprediksi, mulai dari masa berlaku izin operasional, kebutuhan obat, hingga pembayaran vendor. Kalau semuanya terlambat, berarti ada persoalan serius dalam tata kelola rumah sakit ini," ujarnya.
Keluhan masyarakat juga semakin memperkuat dugaan memburuknya pelayanan. Berdasarkan laporan yang diterima Alamp Aksi, sejumlah kebutuhan medis penting seperti obat emergency, handskun steril ruang operasi, masker nebulizer hingga breathing circuit ventilator dilaporkan kosong.
"Bahkan kami mendapat informasi ada dokter yang harus mencari handskun steril ke ruangan lain sebelum operasi, bahkan ada yang membawa sendiri dari rumah. Kalau informasi ini benar, tentu sangat memprihatinkan untuk rumah sakit rujukan tipe B," kata Mahmud.
Persoalan tidak berhenti di sana. Dokter dan perawat juga disebut belum menerima pembayaran jasa medis untuk Februari dan Maret 2026.
"Tenaga kesehatan tetap bekerja melayani pasien, tetapi hak mereka justru tertunda. Kondisi ini tentu mempengaruhi moral dan semangat kerja. Jangan sampai tenaga medis menjadi korban dari buruknya tata kelola manajemen," ujarnya.
Mahmud menegaskan, persoalan yang terjadi di RSUDYA tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi administratif semata. Menurutnya, perlu audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan obat, Peralatan medis dan barang habis pakai, pengelolaan keuangan, tata kelola perizinan hingga mekanisme pengawasan internal.
"Kami meminta APH, APIP dan Pemerintah Daerah melakukan audit secara komprehensif. Kalau memang hanya kelalaian administrasi, sampaikan kepada publik. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan pelayanan masyarakat, proses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.
Ia menambahkan, rumah sakit bukan sekadar institusi birokrasi, melainkan tempat masyarakat menggantungkan harapan ketika nyawa dipertaruhkan.
"Obat boleh habis karena lonjakan pasien, tetapi tidak boleh habis karena buruknya manajemen. Izin operasional boleh diperpanjang, tetapi jangan sampai terlambat. Dan hak tenaga medis tidak boleh dikorbankan akibat kesalahan pengelolaan. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik carut-marut pelayanan RSUD Yuliddin Away," pungkasnya. (rls/red/ops/mi).