Senada dengan Ali, penasehat PWK, Effendi, S.Pd.,SAP.,M.Pd, mengkritik keras kekerasan terhadap wartawan. Menurutnya, pelaksana proyek seharusnya memfasilitasi wartawan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pers.
PWK menyerukan semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan keamanan dalam pelaksanaan tugas jurnalistik demi keterbukaan informasi dan keadilan.
Di tempat terpisah, Pembina PWK Dr. Adi Suparto, S.H., M.H di mintai tanggapan mengatakan, sering kali terjadi penganiayaan kepada wartawan yang dilatarbelakangi "rasa takut dari si penganiaya" karena ada sesuatu yang tidak beres yang dilakukan.
Peristiwa pemukulan oleh oknum kontraktor di Ketapang yang terkait dengan pengerjaan rumah dinas, patut diduga ada sesuatu yang tidak beres dalam pekerjaannya.
"APH harus tanggap dan segera menindaklanjuti laporan tersebut tidak hanya penganiayaan terhadap wartawan tapi juga dugaan koruptif dalam proyek pembangunan rumah dinas tersebut, " kata Adi yang juga Wartawan Utama.
Adi berharap kedepan jangan ada lagi penganiayaan dan perbuatan menghalangi pekerjaan Wartawan karena profesi ini dilindungi UU No.40/1990. Wartawan yang melaksanakan tugas jurnalistik dilindungi undang-undang, yang tidak boleh dihalangi ketika mencari, mengumpulkan dan menyebarkan sebuah informasi publik, apalagi sampai dianiaya.
"Kepada APH, agar bertindak lebih profesional termasuk kepada oknum kontraktor pelaku pemukulan tersebut, "harapnya.
"Pesan moral untuk teman-teman seprofesi "tetap semangat dan mantapkan diri sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia, "pungkasnya.