Aceh Singkil I Gebrak24.com – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi Provinsi Aceh (ALAMP AKSI) mendesak Bupati Aceh Singkil segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) menyusul meningkatnya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang mencapai 37 kasus sejak Oktober hingga awal November 2026.
Desakan tersebut disampaikan Ketua ALAMP AKSI, Mahmud Padang, Selasa (3/11/2026). Ia menilai peningkatan kasus DBD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan yang memiliki tanggung jawab dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit di tengah masyarakat.
Menurut Mahmud, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dan tanggung jawab pimpinan Dinas Kesehatan. Bupati Aceh Singkil diminta tidak hanya melakukan evaluasi administratif, tetapi juga menelusuri langkah konkret yang telah dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran DBD.
ALAMP AKSI menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kelalaian, ketidakmampuan menjalankan tugas, atau tidak optimalnya program pengendalian DBD, pemerintah daerah harus mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pergantian pejabat terkait.
Selain evaluasi terhadap pimpinan Dinas Kesehatan, ALAMP AKSI juga mendesak pemerintah daerah segera meningkatkan upaya penanganan dan pencegahan DBD secara terencana.
Langkah yang diminta meliputi pemetaan wilayah terdampak, pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus, pemeriksaan lingkungan, penyelidikan epidemiologi, serta pelaksanaan fogging sesuai indikasi medis.
Dinas Kesehatan juga diminta memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan guna memberikan penanganan optimal kepada masyarakat yang terjangkit DBD.
Mahmud Padang turut meminta pemerintah daerah menyampaikan perkembangan data kasus DBD secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi terkini sekaligus langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Menurutnya, penanganan DBD tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah masyarakat terjangkit penyakit. Pemerintah harus mengutamakan pencegahan, pengawasan, serta tindakan nyata secara terencana dan berkelanjutan.
Mahmud menegaskan, desakan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kontrol sosial ALAMP AKSI terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil.
Ia meminta Bupati Aceh Singkil segera turun tangan untuk mengevaluasi dan memproses pertanggungjawaban Plt Kepala Dinas Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Setiap pejabat yang diberikan amanah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dan pemerintah daerah,” demikian penegasan ALAMP AKSI. (Rls/Red)