|
-
|
| Rahmadi |
Subulussalam I Gebrak24.com - Gerakan Rakyat Aceh (GERAH) mendesak Walikota M. Rasyid agar segera mencopot kepala SKPK yang diduga bermasalah dan bertanggung jawab atas berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 11/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.03/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 terkait Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Pemerintah Kota Subulussalam.
Koordinator GERAH, Rahmadi, menilai berbagai temuan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan serta buruknya tata kelola keuangan daerah.
“Temuan BPK ini sangat serius karena menyangkut uang rakyat. Banyak kegiatan dan paket pekerjaan yang diduga bermasalah serta berpotensi merugikan keuangan daerah. Walikota harus segera mencopot kepala SKPK yang gagal menjalankan tugasnya,” tegas Rahmadi.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan berbagai kegiatan dan paket pekerjaan bermasalah dengan nominal sebagai berikut:
1.Temuan Belanja BBM Bermasalah
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Pertanahan sebesar Rp9.860.000 tidak dilengkapi bukti pembayaran yang sah.
Pertanggungjawaban 2.belanja BBM pada Sekretariat Daerah dan Dinas Perhubungan sebesar Rp139.865.000 dinyatakan tidak sesuai kondisi senyatanya.
3.Nota pengisian BBM pada SPBU Kasman Lizar sebesar Rp78.519.000 dinyatakan tidak sah karena tanda tangan operator tidak sesuai aslinya.
4.Nota pengisian BBM pada SPBU Hj. Habibatussania sebesar Rp61.346.000 dinyatakan tidak sah karena SPBU dalam kondisi tidak beroperasi pada periode pertanggungjawaban tersebut.
Selain itu, BPK juga mengungkap berbagai paket pekerjaan dan kegiatan bermasalah lainnya, antara lain:
1.Kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin pada 12 SKPK.
2.Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada sembilan SKPK tidak sesuai ketentuan.