3.Pertanggungjawaban perjalanan dinas pada empat SKPK tidak sesuai ketentuan
4.Pengadaan printer pada Dinas Perhubungan dilaksanakan tidak sesuai kondisi senyatanya
5.Kekurangan volume pada empat paket pekerjaan gedung dan bangunan di Dinas Kesehatan
6.Kekurangan volume pada dua paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi pada DPUPR
7.Denda keterlambatan pekerjaan Rekonstruksi Ruas Jalan Pasar Panjang – Suka Makmur belum dikenakan;
Pertanggungjawaban belanja modal aset tetap lainnya pada lima sekolah tidak sesuai kondisi senyatanya.
GERAH juga menyoroti hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pemerintah Kota Subulussalam belum efektif dalam mencegah penyimpangan keuangan daerah.
Menurut Rahmadi, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal pemerintah daerah sehingga berbagai persoalan terus berulang setiap tahunnya.
“Kalau Walikota serius ingin membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan penyimpangan anggaran, maka kepala SKPK yang bermasalah harus segera dicopot dan seluruh temuan ini diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” ujar Rahmadi.
GERAH juga meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait atas seluruh kegiatan dan paket pekerjaan yang ditemukan bermasalah dalam LHP BPK RI tersebut.
Sebagai bentuk komitmen pengawalan terhadap persoalan ini, GERAH menegaskan akan terus mengawal kasus tersebut dan siap menggelar aksi demonstrasi lanjutan apabila Pemerintah Kota Subulussalam tidak segera mengambil langkah konkret terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam berbagai persoalan tersebut. (rls/red).